Bank Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat Aceh

Provinsi Aceh dijuluki sebagai serambi Mekah, karena Aceh merupakan salah satu daerah pertama masuknya Islam di Nusantara pada awal abad ke-15, tepatnya di kawasan Pantai Timur, Pereulak dan Pasai. Provinsi Aceh pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan di Nusantara serta pusat perkembangan dan peradaban Islam pertama di Indonesia.

Selain itu, Aceh merupakan Provinsi yang sudah memaksimalkan penerapan beberapa hukum Islam, dengan penerapan qanun syariah pada berbagai bidang. Sementara itu pada bidang perbankan, qanun syariah di Aceh telah diterapkan sejak tanggal 4 Januari 2019 melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Sebagaimana peraturan perundang-undangan, qanun ini mengatur kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk mewujudkan perekonomian masyarakat Aceh agar dapat terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Dengan adanya qanun syariah di Aceh, maka segala kegiatan yang bertentangan dengan syariah tidak dapat diberlakukan lagi. Apabila ada yang melanggar peraturan yang telah di tetapkan dalam qanun syariah, maka akan dikenakan sanksi.

Dalam aspek operasional, lembaga keuangan syariah diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini dilakukan agar pelaksanaan operasional LKS dapat terlaksana sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Baca juga :  Keuntungan Akad Mudharabah dan Murabahah pada Perbankan Syariah

Fatwa tersebut memuat tentang pelaksanaan LKS yang sesuai dengan syariah, terutama perihal akad-akad yang digunakan dalam setiap transaksi, misalnya seperti akad jual beli, sewa menyewa, akad pembiayaan bagi hasil, dan lain sebagainya.

Bank Aceh merupakan salah satu bukti upaya Provinsi Aceh dalam menerapkan prinsip syariah di seluruh sendi kehidupan, terutama pada sisi perekonomian. Meskipun Bank Aceh awalnya menggunakan sistem konvensional, tetapi Bank Aceh telah melakukan konversi ke sistem syariah sejak tanggal 1 September 2016.

Konversi tersebut di tetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK  Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh, yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK  kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui  Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Demikian dikutip dari situs resmi Bank Aceh.

Dengan beralihnya operasional Bank Aceh menjadi bank syariah, maka pilihan akad-akad yang ditawarkan di bank ini lebih banyak dibandingkan dengan bank lainnya. Akad yang ditawarkan tersebut meliputi akad mudharabah, murabahah, pembiayaan musyarakah, rahn, ijarah, dan qardhul hasan.

Pelayanan Bank Aceh kepada nasabahnya juga sangat sesuai dengan anjuran Islam, dimana mereka memperlakukan nasabahnya dengan baik dan selalu mengarahkan nasabah awam yang ingin melakukan transaksi baik itu berupa simpanan, tarik tunai, dan lain sebagainya.

Baca juga :  Mengenal Praktik Akad Wadiah dalam Perbankan Syariah

Hadirnya Bank Aceh dapat memberikan pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Sebagian besar masyarakat Aceh sangat terbantu dengan adanya Bank Aceh, karena dapat membantu taraf perekonomian. Qanun LKS diharapkan dapat menjadi jalan untuk menyadarkan dan meyakinkan masyarakat dalam bertransaksi dengan menggunakan perbankan syariah sehingga dapat menjalankan kegiatan ekonomi Islam secara kaffah. Demikian ini sebagaimana peraturan perundang-undangan, qanun ini mengatur kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera.

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.