Demokrasi Islam: Membedah Gagasan Khaled Abou El Fadl

Demokrasi Islam: Membedah Gagasan Khaled Abou El Fadl

Dalam diskursus akademik, terdapat berbagai macam pendapat yang menyebut bahwa Islam tidak compatible dengan demokrasi, hal tersebut sebagaimana yang terangkum dalam disertasi Saeful Mujani di Ohio State University yang berjudul Religious Democratic: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Soeharto (2003). Mujani menjelaskan, bahwa ilmuwan seperti Samuel P. Huntington dan beberapa nama lainnya, menyebut bahwa Islam menjadi faktor penyebab kelangkaan demokrasi yang melanda negara-negara muslim.

Bahkan, pendapat yang menyebut Islam tidak compatible dengan demokrasi, bukan hanya datang dari ilmuwan Barat, di lingkaran muslim sendiri terdapat anggapan bahwa demokrasi bukan sistem yang Islami, bahkan memosisikan demokrasi dan Islam secara diametral. Kesesuaian antara nilai Islam dan demokrasi pun merupakan hal yang diperdebatkan. Sementara itu, bagi salah satu cendikiawan muslim ternama, yakni Khaled Medhat Abou El Fadl, Islam sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi, malahan demokrasi merupakan bagian dari ajaran Islam.

Sebelum membicarakan pemikiran Khaled Medhat Abou El Fadl lebih lanjut, baiknya kita mengenal dulu latar belakangnya. Khaled Medhat Abou El Fadl lahir di Kuwait pada 1963, ia berasal dari keluarga muslim berdarah Mesir. El Fadl menyelesaikan studi pendidikan dasar dan tingkat menengah di tanah kelahirannya. Selain menempuh pendidikan formal, El Fadl juga aktif mengikuti kelas Quran dan syariah setiap liburan di Masjid Al-Ahzar, Kairo. Sejak berusia 12 tahun, El Fadl sudah hafal Quran dan dikenal sebagai anak yang cerdas.

El Fadl sendiri mempunyai pengalaman yang unik, yang sudah barang tentu memengaruhi cara pandangnya mengenai keharusan sistem demokrasi. Penting untuk diketahui, masa pertumbuhan El Fadl ditandai dengan keadaan sosial politik Mesir yang chaos. Kondisi tersebut mendorong Fadl untuk menimba ilmu ke luar negeri, yakni ke Amerika Serikat pada 1982. El Fadl pun mendapat kesempatan belajar di Yale University. Ia lulus dengan sangat memuaskan.

Menurut Fahruddin Faiz dalam buku Lintasan Perspektif (2020), pada Mei 1985, El Fadl kembali ke Mesir untuk mengadakan penelitian mengenai yurisprudensi Islam, dengan konsentrasi autentikasi hadits. Saat itu, El Fadl justru mendapatkan perlakuan represif dari aparat negara. Selama tiga minggu ia ditahan dan mendapat berbagai siksaan. Sebelumnya, El Fadl banyak melakukan kritik juga terhadap pemerintah Mesir.

Dari pengalaman-pengalaman pahit itulah yang membuatnya memimpikan sebuah komunitas yang menghormati dan menjamin kebebasan seseorang untuk mengungkapkan pikirannya tanpa ancaman. Di situlah pentingnya kehadiran suatu sistem yang demokratis. Setelah kunjungannya pada 1985 tersebut, El Fadl kemudian kembali ke Amerika yang lebih kondusif.

Pada 1989, El Fadl menamatkan studi magister hukum pada University of Pennsylvania. El Fadl pun kemudian mengajar di University Texas di Austin. Pada 1999, El Fadl berhasil mendapatkan gelar Ph.D di bidang hukum Islam dengan hasil yang sangat memuaskan. Saat itu, disertasi yang ditulisnya yakni The Rebellion and Violence in Islamic Law, bahkan disertasinya tersebut dinobatkan sebagai salah satu karya terbaik dalam jajaran karya-karya besar hukum lainnya.

Baca juga :  Membela Perempuan Lewat Konstitusi

El Fadl sendiri dikenal sebagai orang yang begitu keras mengkritik otoriterisme dalam memahami suatu teks/ayat Quran. Dalam buku Atas Nama Tuhan: dari Fiqih Otoriter ke Fikih Otoritatif  (2003), ia mengkritik kembali ke “Islam yang murni” dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh CRLO (Central for Scientific Research and Legal Opinions) maupun komunintas muslim di Amerika, yakni komunitas SAS (The Society for the Adherence of the Sunnah).

Hal tersebut, dikarenakan ungkapan kembali ke “Islam yang murni” justru mengabaikan keberagaman dalam penafsiran teks dan memposisikan diri seakan memiliki otoritas dari Tuhan. El Fadl tidak menyepakati sikap-sikap yang memosisikan diri sebagai representasi kehendak Tuhan. Sikap tersebut dinilainya otoriter, karena seakan menjadi orang yang paling tahu dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Visi keberagaman dalam memahami teks Quran tersebut, jelas berkaitan juga dengan visi demokratis yang diusung oleh El Fadl.

Visi keagamaan yang demokratis dalam cara memahami teks Quran tersebut, ia terapkan juga dalam soal sosial politik. El Fadl berpendapat bahwa nilai dasar demokrasi, yaitu penghargaan terhadap perbedaan, merupakan salah satu nilai yang sudah diajarkan oleh Quran, dan bahkan sudah dipraktikan pada generasi awal Islam.

Dalam buku Islam dan Tantangan Demokrasi (2004), El Fadl menulis “jika kita berkonsentrasi pada nilai-nilai moral yang mendasar itu, saya yakin, kita akan menyaksikan bahwa tradisi pemikiran politik Islam memuat kemungkinan-kemungkinan interpretatif maupun praktis yang dapat dikembangkan ke dalam sebuah sistem demokrasi”.

Posisinya tersebut, jelas menunjukkan penolakannya atas pemerintahan yang teokratis. El Fadl (2004) menyebut bahwa ungkapan “pemerintahan mutlak oleh Tuhan” merupakan argumen yang membahayakan. Karena, argumen tersebut mengandaikan ada sebagian atau beberapa orang manusia yang memiliki akses sempurna kepada Tuhan.

Bagi El Fadl (2004), akal manusia dapat dijadikan pertimbangan untuk menjali kehidupan, termasuk dalam membuat keputusan politik dan mengupayakan keadilan. Terlebih lagi, dalam Quran, akal merupakan cerminan dari keagungan Ilahi. Oleh karena itu, pertimbangan akal sebagaimana yang diandaikan oleh demokrasi dalam mengambil keputusan, sama sekali tidak bertentangan dengan perintah Tuhan.

El Fadl (2004) pun menegaskan bahwa Quran tidak memuat aturan secara eksplisit mengenai bagaimana bentuk pemerintahan. Quran hanya menyebut nilai-nilai penting dalam pemerintahan, yakni mencapai keadilan (QS Al-Hujarat (49) :13; Huud (11): 119), kemudian  membangun sistem pemerintahan konsultatif dan yang ketiga melembagakan kasih sayang dalam interaksi sosial (QS Al-An’am (6): 12,54; Al-Ambiya (21):77; Al-Hajj (22): 77; Al-Jaatsiyah (45):20). Itu sebabnya, El Fadl berpendapat bahwa demokrasi mempunyai korelasi yang kuat dengan Islam.

Sebagai tambahan, dalam “Islam and the Challenge of Democracy” (2003), El Fadl menawarkan cara penafsiran teks yang disebutnya lively interpretative atau interpretasi yang dinamis, sebagai upaya menggali konteks kekinian dari makna asal sebuah teks.

Dalam diskursus akademik, terdapat berbagai macam pendapat yang menyebut bahwa Islam tidak compatible dengan demokrasi, hal tersebut sebagaimana yang terangkum dalam disertasi Saeful Mujani di Ohio State University yang berjudul Religious Democratic: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Soeharto (2003). Mujani menjelaskan, bahwa ilmuwan seperti Samuel P. Huntington dan beberapa nama lainnya, menyebut bahwa Islam menjadi faktor penyebab kelangkaan demokrasi yang melanda negara-negara muslim.

Baca juga :  Moazzam Malik: Generasi Muda NU harus Berani Bersuara di Level Internasional

Bahkan, pendapat yang menyebut Islam tidak compatible dengan demokrasi, bukan hanya datang dari ilmuwan Barat, di lingkaran muslim sendiri terdapat anggapan bahwa demokrasi bukan sistem yang Islami, bahkan memosisikan demokrasi dan Islam secara diametral. Kesesuaian antara nilai Islam dan demokrasi pun merupakan hal yang diperdebatkan. Sementara itu, bagi salah satu cendikiawan muslim ternama, yakni Khaled Medhat Abou El Fadl, Islam sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi, malahan demokrasi merupakan bagian dari ajaran Islam.

Sebelum membicarakan pemikiran Khaled Medhat Abou El Fadl lebih lanjut, baiknya kita mengenal dulu latar belakangnya. Khaled Medhat Abou El Fadl lahir di Kuwait pada 1963, ia berasal dari keluarga muslim berdarah Mesir. El Fadl menyelesaikan studi pendidikan dasar dan tingkat menengah di tanah kelahirannya. Selain menempuh pendidikan formal, El Fadl juga aktif mengikuti kelas Quran dan syariah setiap liburan di Masjid Al-Ahzar, Kairo. Sejak berusia 12 tahun, El Fadl sudah hafal Quran dan dikenal sebagai anak yang cerdas.

El Fadl sendiri mempunyai pengalaman yang unik, yang sudah barang tentu memengaruhi cara pandangnya mengenai keharusan sistem demokrasi. Penting untuk diketahui, masa pertumbuhan El Fadl ditandai dengan keadaan sosial politik Mesir yang chaos. Kondisi tersebut mendorong Fadl untuk menimba ilmu ke luar negeri, yakni ke Amerika Serikat pada 1982. El Fadl pun mendapat kesempatan belajar di Yale University. Ia lulus dengan sangat memuaskan.

Menurut Fahruddin Faiz dalam buku Lintasan Perspektif (2020), pada Mei 1985, El Fadl kembali ke Mesir untuk mengadakan penelitian mengenai yurisprudensi Islam, dengan konsentrasi autentikasi hadits. Saat itu, El Fadl justru mendapatkan perlakuan represif dari aparat negara. Selama tiga minggu ia ditahan dan mendapat berbagai siksaan. Sebelumnya, El Fadl banyak melakukan kritik juga terhadap pemerintah Mesir.

Dari pengalaman-pengalaman pahit itulah yang membuatnya memimpikan sebuah komunitas yang menghormati dan menjamin kebebasan seseorang untuk mengungkapkan pikirannya tanpa ancaman. Di situlah pentingnya kehadiran suatu sistem yang demokratis. Setelah kunjungannya pada 1985 tersebut, El Fadl kemudian kembali ke Amerika yang lebih kondusif.

Pada 1989, El Fadl menamatkan studi magister hukum pada University of Pennsylvania. El Fadl pun kemudian mengajar di University Texas di Austin. Pada 1999, El Fadl berhasil mendapatkan gelar Ph.D di bidang hukum Islam dengan hasil yang sangat memuaskan. Saat itu, disertasi yang ditulisnya yakni The Rebellion and Violence in Islamic Law, bahkan disertasinya tersebut dinobatkan sebagai salah satu karya terbaik dalam jajaran karya-karya besar hukum lainnya.

El Fadl sendiri dikenal sebagai orang yang begitu keras mengkritik otoriterisme dalam memahami suatu teks/ayat Quran. Dalam buku Atas Nama Tuhan: dari Fiqih Otoriter ke Fikih Otoritatif  (2003), ia mengkritik kembali ke “Islam yang murni” dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh CRLO (Central for Scientific Research and Legal Opinions) maupun komunintas muslim di Amerika, yakni komunitas SAS (The Society for the Adherence of the Sunnah).

Baca juga :  Alissa Wahid di Konferensi London: Islam Indonesia Menginspirasi Dunia 

Hal tersebut, dikarenakan ungkapan kembali ke “Islam yang murni” justru mengabaikan keberagaman dalam penafsiran teks dan memposisikan diri seakan memiliki otoritas dari Tuhan. El Fadl tidak menyepakati sikap-sikap yang memosisikan diri sebagai representasi kehendak Tuhan. Sikap tersebut dinilainya otoriter, karena seakan menjadi orang yang paling tahu dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Visi keberagaman dalam memahami teks Quran tersebut, jelas berkaitan juga dengan visi demokratis yang diusung oleh El Fadl.

Visi keagamaan yang demokratis dalam cara memahami teks Quran tersebut, ia terapkan juga dalam soal sosial politik. El Fadl berpendapat bahwa nilai dasar demokrasi, yaitu penghargaan terhadap perbedaan, merupakan salah satu nilai yang sudah diajarkan oleh Quran, dan bahkan sudah dipraktikan pada generasi awal Islam.

Dalam buku Islam dan Tantangan Demokrasi (2004), El Fadl menulis “jika kita berkonsentrasi pada nilai-nilai moral yang mendasar itu, saya yakin, kita akan menyaksikan bahwa tradisi pemikiran politik Islam memuat kemungkinan-kemungkinan interpretatif maupun praktis yang dapat dikembangkan ke dalam sebuah sistem demokrasi”.

Posisinya tersebut, jelas menunjukkan penolakannya atas pemerintahan yang teokratis. El Fadl (2004) menyebut bahwa ungkapan “pemerintahan mutlak oleh Tuhan” merupakan argumen yang membahayakan. Karena, argumen tersebut mengandaikan ada sebagian atau beberapa orang manusia yang memiliki akses sempurna kepada Tuhan.

Bagi El Fadl (2004), akal manusia dapat dijadikan pertimbangan untuk menjali kehidupan, termasuk dalam membuat keputusan politik dan mengupayakan keadilan. Terlebih lagi, dalam Quran, akal merupakan cerminan dari keagungan Ilahi. Oleh karena itu, pertimbangan akal sebagaimana yang diandaikan oleh demokrasi dalam mengambil keputusan, sama sekali tidak bertentangan dengan perintah Tuhan.

El Fadl (2004) pun menegaskan bahwa Quran tidak memuat aturan secara eksplisit mengenai bagaimana bentuk pemerintahan. Quran hanya menyebut nilai-nilai penting dalam pemerintahan, yakni mencapai keadilan (QS Al-Hujarat (49) :13; Huud (11): 119), kemudian  membangun sistem pemerintahan konsultatif dan yang ketiga melembagakan kasih sayang dalam interaksi sosial (QS Al-An’am (6): 12,54; Al-Ambiya (21):77; Al-Hajj (22): 77; Al-Jaatsiyah (45):20). Itu sebabnya, El Fadl berpendapat bahwa demokrasi mempunyai korelasi yang kuat dengan Islam.

Sebagai tambahan, dalam “Islam and the Challenge of Democracy” (2003), El Fadl menawarkan cara penafsiran teks yang disebutnya lively interpretative atau interpretasi yang dinamis, sebagai upaya menggali konteks kekinian dari makna asal sebuah teks.

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *