Apik dan Mendidik

Fatwa MUI Mewakili Siapa?

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa fatwa MUI tidaklah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pengertian lain, setiap fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh lembaga MUI, tidak bersifat mengikat dan umat Islam Indonesia tidak memiliki kewajiban mutlak untuk mengikutinya.

Memang, MUI adalah lembaga independen yang dimiliki pemerintah untuk menaungi dan menjadi wadah bagi umat Islam. Tujuannya, agar umat Islam memiliki payung keagamaan yang pasti di bawah kekuasaan pemerintah.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan keislaman, bisa menjadi wewenang MUI, tatapi wewenang itu tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap secara konstitusional.

Dulu, salah satu tujuan didirikannya MUI adalah untuk mewadahi umat Islam agar aspirasi mereka dapat ditampung secara langsung oleh negara. Sebelum ada MUI, kekuatan umat Islam hanya terbatas pada ormas-ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Namun, kehadiran MUI dapat menyatukan umat tanpa ada perbedaan kultural dan keorganisasian.

Terlepas dari itu semua, tulisan ini akan sedikit mengurai tentang hakikat dari fatwa MUI dan bagaimana fatwa-fatwa MUI itu menjadi mungkin diterima oleh umat Islam. Sebab, MUI yang merupakan lembaga resmi pemerintahan, sering dianggap tidak mewakili umat Islam. Artinya, berbagai fatwa MUI seringkali cenderung tidak mewakili umat Islam atau lebih cenderung mewakili kelompok-kelompok tertentu saja.

Pertanyaannya, fatwa MUI sebenarnya mewakili siapa? Apakah fatwa-fatwanya mewakili umat Islam Indonesia? Sejauh mana fatwa MUI ini memiliki kekuatan hukum yang fundamental bagi umat Islam? Bila fatwa MUI memang mewakili umat Islam, mengapa ada sekian banyak umat Islam yang merasa tidak terwakili oleh fatwa-fatwa itu, atau justru ada semacam ketidakpercayaan terhadap fatwa MUI.

Banyak umat Islam lebih percaya dengan fatwa dari ormas keagamaannya ketimbang fatwa MUI itu sendiri. Meskipun sama-sama tidak memiliki kekuatan hukum tetap, banyak orang merasa lebih nyaman dengan fatwa ulama dari ormas keagamaan yang diikutinya ketimbang dari MUI. Padahal, keanggotaan MUI diisi oleh berbagai latar belakang ormas Islam. Apakah ini kurang bisa melegitimasi kekuatan fatwa mereka di hadapan umat?

Di luar sana, banyak orang berpendapat dan bahkan merasa bersyukur bila sebagian besar umat Islam mengabaikan fatwa MUI dan tidak menjadikannya sebagai panduan dalam beragama. Keengganan mengikuti fatwa MUI ini dianggap sebagai sebuah kemajuan yang harus diapresiasi dan diperjuangkan. Di sini, seakan-akan ada kecenderungan bahwa MUI sebagai lembaga resmi keagamaan sudah tidak dipercaya oleh umat.

Lebih dari itu, ada yang beranggapan bahwa imbauan MUI yang tidak membolehkan umat Islam mengucapkan salam lintas agama, adalah sebuah kemunduran dan menunjukkan sempitnya wawasan keagamaan. Imbauan itu tak lebih hanya semacam fatwa yang mewakili satu atau dua orang saja, dan tidak mewakili umat Islam secara umum.

Saya tidak ingin menanggapi isu itu secara berlebih-lebihan, hanya ingin melihat bagaimana fatwa MUI dipahami dan dihayati oleh masyarakat Islam.

Setelah saya amati, ternyata memang banyak sekali umat Islam Indonesia yang kurang percaya dengan lembaga MUI. Ini terbukti dari berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sepanjang lembaga ini berdiri, banyak dari fatwa-fatwa itu yang ditentang keras oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tubuh MUI sendiri, sesuatu yang dianggap kurang peka terhadap berbagai aspirasi umat.

Hemat saya, harusnya setiap proses pembentukan fatwa, MUI harus selalu berkoordinasi dengan berbagai ormas keagamaan yang selama ini lebih populer di mata umat. Sebut saja misalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Memang, kebanyakan anggota MUI diisi dari kedua ormas tersebut, tapi tidak otomatis setiap fatwa sejalan dengan semangat yang diusung oleh berbagai ormas itu. Sehingga menjadi penting bagi lembaga ini untuk selalu berdialog dengan ormas-ormas secara struktural, karena ormas-ormas itu selalu lebih dipercaya ketimbang lembaga bentukan negara tersebut.

Salah satu alasan mengapa umat sering merasa tidak terwakilkan oleh MUI ini adalah sifat dari fatwa itu yang lentur dan fleksibel, artinya tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Dari sini, orang bebas mau mengikuti sebuah fatwa atau tidak, bila tidak cocok maka seorang Muslim boleh untuk meninggalkan fatwa itu.

Yang jelas, setiap fatwa MUI idealnya harus selalu mewakili suara umat. Meski kenyataannya kadang berlainan, tapi masih menuntut kemungkinan bahwa lembaga ini akan tetap berkontribusi positif bagi umat Islam.

Sebab, di luar fatwa, MUI masih punya banyak sekali tanggungjawab dan pekerjaan yang umumnya betul-betul sesuai dengan aspirasi umat, misalnya seperti memastikan produk halal suatu makanan, memastikan tak ada aliran sesat, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman di dalam bernegara.

Bila hal-hal semacam ini tidak dikerjakan oleh MUI, maka sulit bagi umat Islam untuk memastikan produk halal suatu makanan, begitupun dengan aliran-aliran baru yang harus diputuskan kebenarannya sesuai konstitusi.

Terlepas dari itu semua, umat Islam Indonesia tetap butuh lembaga MUI. Fatwa-fatwanya, betapapun banyak yang kontroversial dan ada sebagian yang tidak mewakili umat, tetap saja keberadaan MUI masih memiliki nilai positif bagi keberlangsungan umat Islam.

Selain itu, MUI juga bisa dijadikan wahana pemersatu umat di tengah kesenjangan sektarianisme Islam, baik pada tingkat organisasi keagamaan maupun aliran-aliran yang banyak sekali jumlahnya.

Comments

be the first to comment on this article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *