Ijtihad Imam Malik untuk Hak Perempuan

Imam Malik untuk Hak Perempuan

Isu pemerjuangan hak-hak perempuan di kalangan Muslim baru populer setelah kemunculan tokoh-tokoh feminis seperti Riffat Hassan (l. 1943), Azizah al-Hibri (l. 1943), Amina Wadud (.l 1952), Asma Barlas (l. 1950), dan Fatima Mernissi (w. 2015).

Mereka menggugat pembacaan ulama klasik terhadap agama (baca: Islam) yang tanpa sadar berpijak pada nilai-nilai patriarki. Oleh sebab itu, para pemikir feminis ini merumuskan jalan epistemologi baru untuk memberikan penyegaran terhadap cara baca agama yang kurang memperhatikan hak-hak perempuan.

Lantas, apakah khazanah pemikiran klasik sama sekali mengabaikan hak-hak perempuan? Saya menjawab tidak. Imam Malik (w. 179 H/795 M) merupakan tokoh yang layak disebut dalam isu ini. Meskipun pemikirannya tidak seprogresif para pemikir feminis kontemporer, setidaknya imam ahli Madinah ini telah menjadi tokoh paling progresif di masanya mengenai isu hak-hak perempuan.

Salah satu hak perempuan yang diperjuangkan oleh Imam Malik adalah hak memperoleh warisan seorang istri dari suaminya. Dalam teori umum fikih mawaris, seorang istri berhak memperoleh harta warisan dari suaminya yang telah meninggal sebab dia memiliki ikatan perkawinan.

Hak ini bisa gugur begitu saja jika suami tiba-tiba menalaknya. Untuk mengantisipasi hal ini, imam Malik melakukan apa yang para akademisi kontemporer sebut sebagai Ijtihad Maqaṣidi.

Ijtihad Maqaṣidī, sebagai mana Nūr al-Dīn al-Khādimī definisikan dalam buku al-Ijtihad al-Maqaṣidi: Ḥujiyyatuh . . Ḍawāṭuh . . Majālātuh (93-94), merupakan upaya pelestarian dan pemerhatian dan tujuan-tujuan syariat dalam proses perumusan hukum Islam.

Baca juga :  Husein Muhammad: Kiai Romantis Pembela Kaum Perempuan (Bag. II)

Ijtihad ini dapat dilakukan melalui tiga jalan istidlāl yaitu istiḥsan (beralihnya mujtahid dari kias yang nyata ke kias yang samar karena kias yang samar dianggap lebih memiliki kemaslahatan), istislaḥ (pemutusan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis), dan sadd al-dzariah (penutupan jalan yang zahirnya adalah maslahah atau, setidaknya, boleh namun jika tidak ditutup,ia bisa menimbulkan kemudaratan).

Dalam kasus mengenai hak waris istri ini, Imam Malik menjadi tokoh paling berani daripada para mujtahid lain dengan mengambil jalan sadd al-dzariah. Beliau memperhatikan apa yang para mujtahid lain tidak perhatikan.

Beliau khawatir suami yang hampir meninggal melakukan ḥilah (merekayasa hukum) secara sewenang-wenang agar istrinya tidak mendapat warisan darinya dan semua peninggalannya dilimpahkan kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, beliau melarang suami yang sedang sakit (hampir meninggal) menalak istrinya. Jika sampai ini terjadi, beliau berpendapat bahwa istri tetap akan mendapat harta warisan.

Dalam al-Muwaṭa’ beliau mengatakan:

“Jika suami yang sedang sakit (hampir meninggal) menalak istrinya sebelum ia mengumpulinya, maka istri berhak atas setengah mahar, harta warisan dan tidak ada idah baginya. Adapun jika suami sudah mengumpuli istrinya kemudian menalaknya, maka istri berhak atas keseluruhan mahar dan harta warisan.”[1]

Dalam ijtihad ini, Imam Malik sama sekali tidak mendasarkan pendapatnya kepada penjelasan teks Alquran ataupun hadis karena keduanya memang sama sekali tidak menjelaskan.

Baca juga :  Tujuh Cara Memahami Hadis Kepemimpinan Perempuan

Akan Tetapi, beliau mendasarkan pendapatnya kepada apa yang teks-teks Alquran dan hadis inginkan yaitu perlindungan hak-hak istri yang merupakan bagian dari perlindungan kepemilikan (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan universal Islam yang niscaya (al-maqaāṣid al-‘āmah al-ḍarūriyyah).

Menalak istri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, merupakan perbuatan yang diperbolehkan meskipun dibenci oleh Tuhan. Namun Imam Malik melarang perbuatan ini saat suami sedang sakit (hampir meninggal) karena ia dapat merampas hak-hak istri yang semestinya didapat.

Jalan sad al-dzari’ah yang beliau ambil ini merupakan bentuk pemikiran feminis-maqīṣidī di masa di mana istilah feminism bahkan belum digaungkan di Barat.

 

[1] Diambil dari Aḥmad al-Raisūnī, Nadzariyyah Al-Maqāṣid Ind al-Imām al-Syāṭibī (Virginia: : International Institute of Islamic Thought, 1995), 93–94.

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *