Indonesia Didorong Jadi Produsen Halal Terkemuka di Dunia

IQRA.ID, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pagi ini memimpin Rapat Pleno III Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Wapres Jl. Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Dalam rapat pleno kali ini, Wapres selaku Ketua Harian KNEKS mengingatkan kembali bahwa target Indonesia di tahun 2024 adalah menjadi Produsen Halal Terkemuka Dunia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk dapat mewujudkan cita-cita besar tersebut.

“Hari ini fokus kita adalah mengevaluasi perkembangan capaian hingga akhir 2022, dan menentukan langkah-langkah percepatan,” tutur Wapres saat membuka rapat yang bertajuk “Wujudkan Indonesia menjadi Produsen Halal Terkemuka di Dunia”.

“Saat ini menjadi waktu yang sangat baik untuk mewujudkan visi dimaksud, diantaranya membuka lebih banyak lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan yang diharapkan memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Wapres pun mengingatkan bahwa pada Rapat Pleno, 20 Mei 2022 lalu, ia memberikan arahan yang mencakup beberapa hal seperti pengembangan industri halal dan optimalisasi KIH, penyusunan data ekonomi syariah, penguatan proses bisnis sertifikasi halal, percepatan sertifikasi halal UMK, akselerasi pengembangan bisnis syariah, dan pembentukan KDEKS.

“Saya juga menekankan bahwa tugas ini adalah tugas bersama. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dan bekerja lebih cepat mendukung penuh program-program yang dirancang,” urainya, sebagaimana melalui siaran pers.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, keberhasilan dalam menjadikan Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024 akan memberi banyak dampak positif bagi negara dan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

“Perwujudan visi Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia dapat mendorong industri ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru ekonomi Indonesia di tingkat domestik maupun global,” papar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres memberi arahan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar dapat secara konsisten bersinergi dan berkolaborasi, baik antar kementerian/lembaga/instansi, para anggota KNEKS maupun non-anggota KNEKS, untuk mewujudkan akselerasi pengembangan ekonomi syariah serta mewujudkan visi Indonesia di 2024, yang bersifat multidimensi ini.

Baca juga :  Akselerasi Pembangunan Papua, Perlu Harmonisasi Pendekatan Kultural dan Struktural

“Agar capaian-capaian dapat terus diakselerasi sehingga diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect),” imbau Wapres.

“Utamanya dalam membantu menghadapi tantangan ekonomi dunia pasca pandemi ini,” pungkasnya.

Capaian Program Kerja KNEKS

Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani Indrawati, bersama Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, menyampaikan hal-hal strategis terkait program kerja KNEKS untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Yang pertama lapor Sri Mulyani, pada kluster industri produk halal, saat ini sedang dilakukan harmonisasi substansi rancangan Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029. Dalam melaksanakan percepatan sertifikasi halal Usaha Mikro dan Kecil (UMK), telah dialokasikan anggaran PEN sebesar Rp74,6 miliar untuk penambahan kuota sertifikasi self-declare.

“Selain itu, Kementerian Perindustrian sedang melakukan proses revisi Permenperin Nomor 17/2020 untuk memperkuat landasan penetapan Kawasan Industri Halal (KIH) dan memasukkan insentif non-fiskal yang lebih menarik terkait KIH tersebu,” urainya.

Pada kluster Industri Keuangan Syariah, lanjutnya, kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek KPBU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan mencapai Rp13,25 triliun (s.d. Q3 2022), termasuk pembiayaan syariah KPBU Tol Semarang-Demak senilai Rp1,34 triliun (Juni 2022).

“Saat ini sedang disiapkan dua pilot project KPBU Syariah di level pusat, yaitu KPBU Daerah Irigasi Komering, Provinsi Sumatera Selatan dan KPBU Saluran Interkoneksi / High Level Diversion (HLD) Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), serta satu KPBU Syariah di daerah, yaitu KPBU syariah RSUD Kota Ternate,” ungkap Sri Mulyani.

“Pengembangan ekosistem perbankan syariah untuk meningkatkan market share juga terus diakselerasi, salah satunya melalui konversi Bank Riau Kepri Syariah, terpilihnya Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi Bank Operasional penyalur dana APBN. Di samping itu, total penyaluran gaji ASN melalui bank syariah telah mencapai Rp923,27 miliar per Desember 2022, imbuhnya.

Baca juga :  Hadiri Sarasehan PERGUNU, Wapres Tegaskan Guru Harus Jadi Uswatun Hasanah

Dalam kesempatan tersebut, Plt Direktur Eksekutif KNEKS menyampaikan pada kluster Keuangan/Dana Sosial Syariah, transformasi pengelolaan keuangan sosial syariah terus dilakukan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan, baik dari sisi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran. Sampai saat ini akumulasi wakaf uang nasional mencapai Rp1,77 triliun.

Pengembangan Institusi Keuangan Mikro Syariah berbasis masjid, pesantren dan lainnya melalui digitalisasi dan sustainabilitas juga terus didorong. Digitalisasi sudah terimplementasi di 310 Institusi Keuangan Mikro Syariah (BMT, BWM, KSPPS, LKMS) berbasis masjid, pesantren dan lainnya di lebih dari 7 provinsi.

Sedangkan pada kluster pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat menyampaikan dukungan penyaluran Pembiayaan Syariah Terintegrasi untuk UMKM telah diberikan dengan total mencapai sekitar Rp135,1 triliun baik dari program pemerintah, dana sosial syariah, dan dana komersial lembaga keuangan syariah komersial. Capaian ekspor produk halal ke negara OKI meningkat menjadi $875,4 juta (Q3, 2022), naik sebesar 18,94% yoy.

Nilai Komitmen Transaksi ekspor produk halal dalam Trade Expo Indonesia 2022 diestimasi sebesar USD 1,34 miliar dan rangkaian ISEF BI sebesar USD 4,23 juta. Nilai Pembiayaan Syariah Ekspor bagi UKM sebesar Rp973.4 miliar (Nov, 2022). Tersedianya 2 Rumah Produksi Halal Bersama di Cibinong (BRIN) dan Sidoarjo (DESK BI-LW MUI-Goorita).

Selain itu, dari 8 lokasi yang telah ditetapkan sebagai pilot project Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS), 3 (tiga) lokasi di Taman Valkenet Malabar Bandung, ITS Surabaya, dan Lego-lego Makassar telah berhasil memenuhi seluruh persyaratan dari BPJPH dan Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah yang dapat mendongkrak sektor usaha industri halal juga telah dilakukan, diantaranya melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) oleh 6 (enam) Pemerintah Provinsi meliputi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, penguatan riset, teknologi, dan inovasi dilakukan melalui pembentukan Konsorsium Riset Halal Prioritas dan Rencana Aksi Riset Halal 2022-2024 di bawah koordinasi BRIN.

Baca juga :  Institusi Pendidikan Perlu Teruskan Pemikiran KH Abdul Wahab Hasbullah

Sebagai informasi, rapat pleno KNEKS kali ini mengangkat tema “Wujudkan Indonesia menjadi Produsen Halal Terkemuka di Dunia” dan merupakan lanjutan dari rapat pleno sebelumnya yang diselenggarakan pada 30 November 2021 dan 30 Mei 2022.

Adapun tujuan utama dari rapat ini adalah sebagai evaluasi program kerja pemerintah mengenai pengembangan ekonomi syariah beserta pembahasan tindak lanjutnya, salah satunya pembahasan mengenai mewujudkan visi Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia.

Rapat Pleno KNEKS ketiga yang dipimpin langsung Wapres ini dihadiri oleh 16 pimpinan kementerian/lembaga/instansi Anggota KNEKS secara luring, serta peserta lain secara daring.

Tampak hadir pada Rapat Pleno kali ini diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Sekjen Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Kadin, dan Plt Kepala Sekretariat KNEKS Oza Olavia.

Sementara Wapres di dampingi oleh; Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Lukmanul Hakim dan Arif Marbun serta Tim Ahli Wapres Iggi Haruman. (RN, BPMI – Setwapres)

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.