Isu Penjaminan Produk Halal di Indonesia

Pemerintah RI telah menerbitkan sekaligus memberlakukan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia seba- gai bentuk perlindungan hukum pada Muslim di Indonesia atas peredaran produk barang dan jasa di pasaran.

Pemberlakuan ini sebagaimana termaktub dalam salah satu pasal UU tersebut bahwa: “setiap produk yang beredar di
Indonesia harus bersertifikat halal”. Dengan demikian, para pelaku usaha pada bulan Oktober tahun 2019 wajib melakukan sertifikasi halal atas produk usahanya.

Sesuai dengan amanah UU tersebut, penanganan sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga negara, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). UU Jaminan Produk Halal memuat ketentuan yang menjadikan sertifikasi dan pelabelan halal adalah wajib bagi produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi dan produk rekayasa genetik.

Implementasi pemberlakuan regulasi tersebut bagi pelaku usaha besar tidak memunculkan persoalan. Secara faktual, UU tersebut makin terang memberi- kan jaminan halal bagi konsumen Umat Islam di Indonesia meski bagi para pelaku usaha dan masyarakat lainnya menimbulkan pro dan kontra.

Di sinilah persoalannya, yakni bagi sebagian pelaku usaha UMKM menjadi kendala. Berbagai respons para pelaku UMKM terhadap UU JPH ini perlu mendapatkan perhatian. Jika ditelisik lebih mendalam, bagi para pelaku usaha pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal menjadi sinyal positif dan kesempatan untuk meraih peluang besar jika memenuhi ketentuan halal.

Baca juga :  Integritas Kebangsaan Generasi Muda di Kawasan Timur Indonesia

Berbagai kasus muncul di seputar urgensi perlunya percepatan regulasi selain UU no 33 tahun 2014 yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk mempercepat terbitnya PP tersebut, Puslitbang Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada 2018 melakukan fact finding isu-isu halal yang menjadi polemik di masyarakat, agar dapat memberikan dukungan percepatan regulasi tersebut lahir.

Problem Sertifikasi Rumah potong Hewan

Penelitian dilakukan di beberapa RPH di kota Tangerang dan Bogor. Temuan utama penelitian adalah bahwa perlu dipertanyakan kelengkapan sertifikasi halal pada beberapa RPH yang dijadikan sasaran. Sebagaimana yang tergambar di RPH Bayur belum bersertifikat halal, padahal RPH tersebut merupakan RPH milik Pemkot Tangerang.

Problema muncul di antaranya faktor penyembelih yang belum bersertifikasi halal lantaran para pengusaha ada yang membawa juru sembelih masing-masing dan ada yang menyerahkan penyembelihan dan pengolahannya dilakukan oleh RPH Bayur. Kemudian sistem sanitasi dan jaminan higienitas yang belum memadai karena faktor sarana dan prasarana RPH yang sudah tidak memenuhi standar.

Studi ini merekomendasikan hal- hal berikut:

1. Dengan diterbitkannya PP Jaminan Produk Halal yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 33 tahun 2014, pemerintah segera bergerak cepat mensosialisasikan Jaminan Produk Halal kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan oleh petugas dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian serta dinas-dinas terkait.

Baca juga :  Memperkuat Moderasi dan Wawasan Kebangsaan Siswa melalui Kurikulum Terfokus

2. LPOM MUI, LPH dan BPJPH Kementerian Agama secara periodik melakukan monitoring terhadap RPH dan Pengusaha daging di pasar, karena selama ini tidak ada monitoring.

3. Pemerintah dengan seperangkat unsurnya meliputi Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan pihak-pihak terkait melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.

4. Pemerintah pusat (Kementerian Agama) dan LPOM MUI serta kementerian terkait dan perlu duduk bersama untuk mencari solusi tentang jaminan kehalalan terutama masalah vaksin MR.

5. Perlu dilakukan monitoring (pengawasan) secara berkala, karena selama ini jarang sekali RPH dan pengusaha daging dimonitoring oleh pejabat terkait sehingga seakan-akan RPH tidak menjadi perhatian. Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Agama, Kepolisian dan Dinas Kesmavet.

Hasil penelitian selengkapnya klik di sini

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.