Kesepakatan Netanyahu-Gantz di Israel, Bagaimana Masa Depan Palestina?

Kesepakatan Netanyahu-Gantz di Israel, Bagaimana Masa Depan Palestina?

Pandemi Covid-19 berpengaruh pada tatanan dunia, serta dinamika politik di berbagai kawasan. Persebaran virus corona membuat para pemimpin masing-masing negara, mendefinisikan ulang tujuan politik serta diplomasi kebangsaan mereka. Dinamika politik sebagai reaksi atas Covid-19 juga terjadi di arus politik negeri Israel.

Benjamin Netanyahu sepakat untuk berbagi kekuasaan dengan Benny Gantz untuk masa depan politik Israel. Netanyahu dan Gantz sebelumnya merupakan dua politisi Israel yang saling berebut pengaruh, saling berkompetisi untuk menjadi pemimpin Israel. Namun, kondisi sulit akibat Covid-19, menyebabkan kedua politisi Israel itu saling berbagi kekuasaan.

Netanyahu dan Gantz menandatangani kesepakatan untuk bergantian menjadi Perdana Menteri (Prime Minister) Israel. Dokumen 14 halaman bertajuk ‘Coalition Agreement for the Establishment of an Emergency National Unity Government’ ditandangani Netanyahu Gantz pada Senin (20 April 2020) lalu.

Dalam setahun terakhir, Netanyahu dan Gantz terlibat dalam kompetisi sengit. Dalam kampanyenya, Gantz menyebut Benjamin Netanyahu sebagai pribadi yang berbahaya bagi masa depan Israel. Netanyahu juga bergumul dengan isu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan perdebatan tentang aneksasi wilayah perbatasan Palestina.

Namun, penyebaran virus Corona membuat politik Israel semakin dinamis. Warga Israel juga tidak luput dari serangan ganas Covid-19, yang menyebabkan warga mereka meninggal dunia. Sementara, anggaran penanganan dan tenaga medis Israel juga ada batasnya. Negara berada di ambang krisis jika para politisnya berseteru tanpa henti, kesepakatan politik dan kebijakan pemerintahan tidak akan tercapai.

Manuver Netanyahu untuk mengajak Benny Gantz duduk satu meja, mencari kesepakatan politik, sangat menarik dibaca dalam dinamika politik Israel. Lalu, bagaimana nasib warga Palestina atas kesepakatan politik ini? Apa dampak bagi perjuangan kemerdekaan warga Palestina?

Manuver Netanyahu, Koalisi Gantz

Dalam beberapa bulan terakhir, Benny Gantz berada pada posisi yang kuat karena ia mendapat dukungan dari kelompok anti-Netanyahu. Kelompok sayap kanan Israel yang selama ini mendukung Benjamin Netanyahu, memperoleh 58 kursi di Knesset.

Baca juga :  Virus Corona, Ramadhan, dan Perubahan Tradisi Muslim Sedunia

Sementara, kubu anti-Netanyahu menguasai 62 kursi—termasuk dari 15 kursi dari kelompok Arab Joint List. Ayman Odeh, pemimpin partai Hadash dan koalisi Joint List, mengungkapkan dukungan yang nyata terhadap Benny Gantz serta mengkritik kebijakan politik Netanyahu terutama perlakukannya terhadap warga Arab-Palestina.

Namun demikian, kesepakatan politik Gantz dan Netanyahu juga membuat goncang koalisinya, yang digawangi Israel Resilience Party. Gantz berpidato di depan Knesset mengenai pilihan politiknya: “these are unusual times and they call for unusual decisions… This is not the time for controversy and divisions. This is the time for responsible, committed, patriotic leadership. Let’s join hands and get Israel out of this crisis,” ungkapnya, sebagaimana terpublikasi (Foreign Policy, 7 April 2020).

Sepanjang karir politiknya, Gantz menempatkan negaranya dalam opsi pertama. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staff militer Israel pada 2011-2015, dan selanjutnya menjadi juru bicara Knesset. Ia membela dengan sekuat tenaga kepentingan bangsanya, meski ia sebelumnya berseberangan dengan Netanyahu.

Kritik-kritiknya terhadap Netanyahu dan pemerintahan Israel sangat tajam serta menjadi bagian dinamis dalam setahun terkahir politik di negeri itu. Meski demikian, Gantz memilih keputusan yang sulit, dengan mengambil risiko berbagi kekuasaan dengan Netanyahu.

Benny Gantz pastinya sangat mengerti, ia tidak akan mampu mengelola pemerintahan tanpa didampingi Netanyahu. Posisi politik dan kekuatan jaringan Netanyahu di pemerintahan Israel juga koneksi dengan jaringan politik internasional, tentulah menjadi pertimbangan tersendiri bagi Benny Gantz.

Dalam situasi krisis di tengah pandemi Covid-19, tentulah Benny Gantz tidak akan ceroboh dengan memainkan manuver politik yang berbahaya. Ia akan bermain aman dengan mengupayakan pemulihan krisis untuk Israel.

Sebagaimana implikasi Covid-19, Israel juga mengalami krisis yang hebat akibat virus corona. Warga Israel sebagian sudah mulai mengeluh karena akses pekerjaan, serta mahalnya biaya sewa rumah, sementara ekonomi melambat. Pemerintah Israel menerapkan kebijakan lockdown untuk mengurangi persebaran Covid-19 di negeri itu.

Baca juga :  Madinah Ditetapkan WHO Sebagai Kota Paling Sehat di Dunia

Gelombang pasien yang berobat ke rumah sakit karena infeksi Covid-19 terus meningkat, menjadikan tenaga medis kewalahan. Ini situasi yang terjadi di hampir semua negara, bahkan negara Amerika Serikat, United Kingdom dan beberapa Kawasan Eropa juga mengalami hal yang sama: tenaga medis yang kewalahan mengobati pasien terinfeksi virus corona.

Dalam skema pemerintahan baru Israel, Benny Gantz akan berposisi sebagai Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, yang punya kekuatan besar untuk memveto kebijakan politik Netanyahu. Posisi dan kekuatan Gantz pada pemerintahan mendatang, akan memungkinkan arah baru dalam kebijakan Israel terutama dalam proses hukum dan rencana aneksasi di kawasan Tepi Barat.

Netanyahu memang mengincar skema aneksasi Kawasan Tepi Barat dengan bantuan Amerika Serikat. Apalagi, ‘proposal perdamaian Timur Tengah’ yang disiapkan Jared Kushner (menantu dan sekaligus penasihat senior Donald Trump) juga menjadi bagian dari manuver politik Israel-AS di Palestina. Netanyahu berkejaran dengan waktu untuk mengupayakan strategi aneksasi kawasn Tepi Barat, terutama di kawasan Lembah Jordan.

Dalam skema politiknya, Netanyahu memainkan ritme sebelum pemerintahan Israel yang baru terbentuk, serta sebelum pemilihan presiden AS pada November 2020 mendatang. Rencana aneksasi ini, jelas membuat panas hubungan Israel dengan Palestina, Mesir dan Jordania.

Lalu, bagaimana masa depan warga Palestina? Meski sebelumnya Gantz menolak kebijakan-kebijakan Netanyahu terkait dengan aneksasi wilayah, publik akan menguji posisi politiknya di pemerintahan baru.

Namun, pengaruh Gantz masih menunggu waktu, sampai ia secara resmi menjadi deputi Perdana Menteri yang punya kekuasaan besar memveto kebijakan Netanyahu. Masa depan kedaulatan Israel masih suram, terutama ketika Netanyahu ingin bermain dengan situasi, mempercepat rencana aneksasi kawasan Tepi Barat.

Bagi pihak Palestina, koalisi kabinet Netanyahu-Gantz dianggap sama saja buruknya untuk masa depan perdamaian kawasan Timur Tengah. Kedua pemimpin politik Israel, disebut sebagai dua sisi koin yang sama.

Baca juga :  Kurban dan Semangat Berbagi di Masa Pandemi

Wasel Abu Yousef, anggota komite eksekutif PLO (Palestine Liberation Organization) mengungkapkan betapa ia kecewa dengan kesepakatan politik Netanyahu-Gantz. “Israeli leaders are two sides of the same coin when it comes to dealing with the Palestinians,” ungkap Abu Yousef, sebagaimana dilansir alJazeera (3 Maret 2020).

Sejauh ini, bagi warga Palestina, Israel telah dianggap menyalahi hukum internasional tentang aneksasi kawasan, khususnya di Gaza dan Tepi Barat. Jika merujuk pada perjanjian Oslo, Israel telah menguasai beberapa kawasan Palestina. Dari data yang dihimpun sumber Israel dan Palestina, lebih dari 700.000 orang Yahudi saat ini menghuni kawasan pemukiman di sekitar 200 titik lokasi, yang sebagian besar merupakan pemukiman illegal menurut hukum internasional.

Pada konteks ini, kita menunggu aksi politik Gantz untuk membawa arus baru politik Israel. Sejauh mana ia akan mewarnai politik Israel serta mempengaruhi Netanyahu? Bagaimana ia menggunakan kekuatan politiknya, terutama di bidang pertahanan dan diplomasi internasional?

Kita akan melihatnya dalam beberapa tahun mendatang, dengan dinamika politik internasional yang berbeda, di tengah pandemi maupun pasca Covid-19 (*).

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.