Ketika Kaum Sudra Bali Menyuarakan Kesetaraan

Salah satu cara membendung arus pemahaman anti kolonialisme dari Jawa, pihak Belanda mengangkat kembali Raja-Raja Bali di delapan daerah. Saat ini menjadi delapan Kabupaten. Raja-Raja tersebut memimpin kerajaan boneka Belanda. Segala kebijakan Belanda, dijalankan oleh masing-masing Raja. Dan kebijkan-kebijakan tersebut, sangat menyengsarakan rakyat Bali. Seperti kerja paksa dan pembayaran pajak yang tinggi.

Akibatnya, bukannya melawan pihak kolonial, justru rakyat Bali membenci pihak kerajaan. Hal itu juga termasuk golongan kasta tinggi yang mendapat keistimewaan di setiap kebijakan yang dibuat masing-masing kerajaan.

Dalam menanggapi perlakuan istimewa terhadap golongan kasta tinggi (Triwangsa) oleh pihak kerajaan maupun kolonial, sekelompok pemuda terpelajar berkasta rendah (Sudra) mengorganisir diri dalam kelompok yang diberi nama Surya Kanta. Surya Kanta berdiri pada tahun 1925 di Singaraja. Keberadaan mereka untuk menyuarakan kesetaraan hak masyarakat Bali tanpa membedakan kasta. Mereka bahkan menerbitkan media surat kabar yang juga diberi nama Surya Kanta.

Surya Kanta diredakturi kaum Sudra terpelajar. Media ini sangat kritis terhadap adanya perbedaan kasta dan hak istimewa kasta. Tak jarang, mereka mengkritik pemerintah kolonial yang menyokong sistem itu. Koran ini juga menyerukan pemerintah kolonial agar mendasarkan seleksi pejabat pemerintah pada kriteria pendidikan dan mutu ketimbang kasta.

Baca juga :  Menapaki Sejarah di Kampung Kauman

Selain itu, koran ini juga mendesak penyederhanaan upacara agama. Gunanya untuk meringankan beban ekonomi orang Bali biasa. Tuntutnya adalah demistifikasi pengetahuan agama untuk mengurangi kekuasaan sosial religius yang berlebihan pada Pedanda. Akhirnya koran ini menyerukan pelonggaran dalam hubungan sosial khususnya dalam bahasa, busana, dan aturan perkawinan lintas kasta. (Robinson,2006:52)

Wacana yang didengungkan untuk membongkar hegemoni kasta, sungguh telah menyita perhatian pihak Belanda dan para petinggi yang berkasta tinggi. Dalam menanggapi wacana baru Surya Kanta tersebut, Kelompok Triwangsa menerbitkan koran tandingan bernama Bali Adnyana. Koran ini dengan jelas menyuarakan untuk menjunjung konsep kasta sebagai fondasi prinsipil masyarakat Bali.

Bali Adnyana, yang diredakturi kaum triwangsa dan dijuluki oleh Korn sebagai “koran eksklusif kaum bangsawan”, menanggapi kritik Surya Kanta dengan sengit. Dalam masyarakat dan dalam bahasa, demikian dikemukakan redakturnya, hierarki adalah prinsip alami yang tak boleh diganggu-gugat oleh manusia belaka. Hampir mirip para pejabat Belanda, redaktur Bali Adnyana juga mendengungkan tanda peringatan akan “Bahaya Merah” yang mereka klaim direpresentasikan oleh Surya Kanta dengan “filosofi” komunis-nya.(Robinson,2006:53)

Polemik publik di Bali Utara ini secara tidak langsung juga memecah perhatian masyarakat Bali secara umum akan perkembangan pergerakan nasional di Jawa pada tahun 1920-an. Sehingga tak salah jika banyak pengamat Bali mengatakan bahwa saat berlangsung Kongres II Pemuda Indonesia, yang diikuti dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1928, bisa dipastikan tidak ada perwakilan Pemuda Bali yang hadir.

Baca juga :  Masuknya Islam di Bali dan Penerapan Politik Karantina

Saat itu sedang sibuk-sibuknya anak muda Bali dan masyarakat Bali secara umum dalam perang wacana kebudayaan antara Sudra melawan Triwangsa, Surya Kanta melawan Bali Adnyana.

 

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *