Membumikan Desa Model Kerukunan di Indonesia

Tahun 2019, Balai Litbang Agama Jakarta kembali melakukan riset dengan tema yang sama namun di wilayah Sumatera. Lokus penelitiannya di Sipirok Tapanuli Selatan Sumatera Utara, Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat Jambi, Desa Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya Sumatera Selatan, Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dan Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Lampung Selatan.

Penelitian tersebut menemukan fakta yang cukup menggembirakan. Kerukunan antarumat beragama di lima wilayah Sumatera ternyata cenderung lebih aktif. Selain sikap toleransinya yang cukup tinggi, kerja sama antar pemeluk beragama juga bagus.

Salah satunya adalah pendirian rumah ibadat dari hasil gotong royong dan semua agama terlibat aktif, baik dari segi materi maupun imateri. Ikatan kewargaan dipintal dengan ikatan etnis maupun adat istiadat (suku/marga). Selain itu, faktor sumber daya ekonomi, sejarah dan yang terpenting adalah kearifan lokal (local wisdom) masing-masing wilayah.

Tiap-tiap wilayah mempunyai karakteristik masyarakat yang berbeda satu sama lain, namun di satukan dengan kearifan lokalnya. “Ruwatan Desa” adalah salah satu acara yang sudah lama dan masih dilestarikan oleh masyarakat. Acara tersebut juga dimaksudkan untuk merawat kerukunan antar umat beragama, karena diawali dengan doa bersama oleh tokoh-tokoh agama.

Baca juga :  Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Reguler dan Haji Khusus di Arab Saudi Tahun 2018

Rekomendasi Kebijakan

Riset tentang toleransi dan kerjasama antarumat beragama di wilayah Sumatera fokus pada desa/kelurahan/kecamatan yang masyarakatnya majemuk namun kerukunan antarumat beragamanya terwujud dengan harmonis. Beberapa temuan penelitian mengindikasikan bahwa faktor penunjang kerukunan berbeda-beda tiap wilayah. Adat istiadat, sejarah, ekonomi, budaya, menjadi perekat hubungan antar umat beragama. Berdasarkan fakta tersebut maka perlu ditindak lanjuti dengan beberapa langkah strategis, yakni:

1. Kementerian agama perlu melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan desa/kelurahan tersebut menjadi pilot project sebagai “Desa Model Kerukunan”. Langkah ini menjadi penting mengingat salah satu tugas dan fungsi (TUSI) Kementerian Agama, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan.

2. Mendorong Kementerian agama untuk melakukan pembinaan terhadap Forum Silahturahmi Umat Beragama (FSUB) yang sudah terbentuk di beberapa desa/kelurahan wilayah penelitian. Pembinaan tersebut bekerjasama dengan FKUB selaku mitra kementerian agama dalam penanganan hubungan antarumat beragama.

3. Pemerintah daerah harus memberikan alokasi dana bagi pengembangan “Desa Model Kerukunan” di desa/kelurahan yang terindikasi desa rukun. Alokasi dana ini menjadi penting bagi pemerintah desa/kelurahan untuk mengembangkan potensi desa/kelurahannya, terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Baca juga :  Pandangan Pemeluk Kepercayaan terhadap Keputusan MK Tahun 2016

Hasil penelitian selengkapnya klik di sini

Gambar ilustrasi: Liputan6

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.