Mengapa Perkawinan Anak Harus Dicegah (2)

Cegah Perkawinan Anak

Kasus perkawinan anak dari tahun ke tahun terus meningkat di Indonesia. Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa di antara perempuan yang memiliki rentan usia 10-54 tahun, sebanyak 2,6 persen menikah pertama kali pada umur 15 tahun dan 23,9 persen di antaranya menikah pada usia 15-19 tahun atau masih dalam rentang usia anak-anak (Riskesdas, 2013).

Di tahun selanjutnya, yakni 2015, keadaan pernikahan usia anak juga cenderung makin mengkhawatirkan. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030 (Kompas, 20 Juni 2015).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2018 naik menjadi 15,66% di bandingkan tahun sebelumnya, 2017, sekitar 14,18%. Sedangkan di tahun 2016, sebanyak 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah.

Dari catatan BPS 2018, provinsi dengan jumlah persentase perkawinan anak tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%, Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73%). Sedangkan tahun 2017, Jawa Barat mencapai 17,28%, Jawa Timur (18,44%), dan Kalimantan Selata‎n (21,53%). (Sindo:2019)

Baca juga :  Tiga Cara Mencegah Bibit Kekerasan Sejak Dini kepada Anak

Tingginya perkawinan anak ini jelas akan menjadi hambatan bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah dan masyarakat harus segera menangani ini. Apalagi saat ini muncul gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) yang diusung oleh golongan Islam radikal. Mereka memprovokasi masyarakat bahwa menikah dini lebih baik daripada pacaran. Padahal kampanye Indahnya Pernikahan Dini, Gerakan ITP, Gerakan ta’ruf, dan semacamnya sangat bertentangan dengan program pendidikan wajib belajar dan pemberdayaan anak.

 

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *