Post-Truth dan Asap Gelap Demokrasi

Oxford Dictionaries menempatkan kata post-truth sebagai word of the year. Kata ini dipilih lantaran berhasil menggambarkan dua situasi utama yang terjadi di dunia global: Pilpres AS (2016) di mana kelompok ekstrim kanan cekatan mengirim fake news dan teori konspirasi yang sebagian besar menyudutkan Hillary Clinton; dan referendum di Inggris yang berujung Brexit (23 Juni 2016) disebabkan oleh sekelompok orang yang berkeliling sepanjang jalan dan berteriak “setiap minggu Inggris wajib setor 350 juta poundsterling ke Uni Eropa”.

Di dalam Post-Truth, bagi Lee McIntyre, post-truth telah berhasil menggambarkan sebuah potret zaman yang suram di mana tak ada lagi kepercayaan terhadap data, matinya rasio serta meledaknya kebohongan. Artinya, hampir-hampir tak ada lagi yang yang mempersoalkan kebenaran, bahkan ia dianggap tidak lagi relevan.

Post-truth juga mengilustrasikan sebuah dunia yang berlari di mana . Di media sosial, opini muncul lebih cepat dari pada fakta. Para agen post-truth menggiring emosi publik dengan pelbagai pembenaran: “data bisa disusul, asalkan argumentasi dibungkus dulu dengan yakin”.

Di Indonesia, post-truth mengendap sampai ke ulu hati. Maka, ketika sebuah diskursus mempertemukan dua orang dengan pandangan berbeda, kita akan sulit menemukan argumentasi diuji secara sehat. Dan jika salah satu di antara keduanya gagal mempertahankan pandangannya, sisa percakapan dipastikan saling menghujat dan mencaci. Cebong dan Kampret memang sudah tampak hilang, namun efek Pilpres Mei 2019 belum sepenuhnya berakhir.

Para buzzer politik kedua paslon rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk memproduksi opini dan berita bohong.

Tujuannya: mengaburkan kebenaran dan mempengaruhi psikologi publik. Untuk itu, tulisan ini akan melihat bagaimana kondisi demokrasi di dalam post-truth era.

Poverty Curtain

Dalam sebuah kesempatan di tahun 1976, Mahbub ul Haq, seorang ahli ekonomi Dunia Ketiga asal Pakistan menerbitkan sebuah karya berjudul Poverty Curtain. Karya itu ditulis dengan tujuan untuk bertahan dalam kecamuk dunia yang serba gila—the era of madness. Yang mengejutkan, Mahbub membuka bab-bab awal dalam tulisannya dengan sebuah kalimat yang menghentak: “Dunia ketiga adalah dunia yang sedang mengalami peluruhan”.

Penyebabnya antara lain: 1) perambatan teknologi informasi; 2) kemunculan dan konfrontasi antar komunitas umat manusia; dan 3) ideologi yang dianggap mapan hari ini cenderung mudah berselingkuh dengan penguasa yang bertindak secara totaliter.

Sulit menerima kenyataan ini, namun ramalan Mahbub soal dunia yang meluruh itu benar-benar sedang terjadi. Dahulu, orang-orang percaya bahwa potensi internet dan media sosial dapat meningkatkan rasionalitas: akses bebas terhadap sumber informasi, buku-buku digital, dan terpenting internet mengakomodir kebebasan berpendapat.

Namun yang terjadi justru sebaliknya: dunia maya menjadi tempat paling menakutkan; ruang itu diisi oleh para buzzer politik yang kerapkali menyebarkan berita bohong yang dibakar bensin emosi yang meletup-letup. Opini mereka berseliweran, ditulis penuh intensi untuk memprovokasi persepsi publik. Apa yang terjadi jika tulisan-tulisan mereka dibagikan dan dibaca ratusan kali oleh orang yang abai melakukan check and balance terhadap sebuah informasi?

Lantas, bagaimana dengan umat beragama dan para pemukanya?

Sebagian besar dari mereka, agaknya, tak benar-benar mencerminkan nalar agama yang damai dan penuh kasih sayang. Di level bawah, kita makin tak bisa menghindari adanya konflik para pemeluk beragama yang muncul justru pada hal-hal sepele seperti perbedaan pandangan soal khilafiyah, volume suara adzan, penghancuran salib, pembongkaran kubur, dan sebagainya.

Sedang di atas panggung demokrasi, kebebasan diberikan bagi para pemuka beragama yang dengan mudahnya menghakimi seseorang dan kerjanya marah-marah ketika sedang berdakwah. Bagaimana bisa orang-orang seperti mereka diberikan kebebasan sembari terus membakar emosi rakyat untuk berkonfrontasi satu sama lain?

Situasi demokrasi yang sedang kita hadapi saat ini juga tidak benar-benar mudah. Pidato presiden tanggal 26 September soal komitmennya menjaga demokrasi jauh panggang dari api. Sebab, privilese menyampaikan pendapat barangkali hanya diperoleh segelintir orang yang berkawan dekat dengan pemerintah. Mereka dibiarkan berkeliaran dan bebas mengatakan apa saja asalkan untuk kepentingan para elit. Sedang sisanya yang cukup berani mengkritik justru dihadiahi kecaman dan teror.

Padahal, salah satu instrumen penting dalam menjaga demokrasi adalah kritik terhadap pemerintah. Jika seperti ini, ungkap Gie, maka “kita seperti sedang merayakan demokrasi, tapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah.” Lantas, komitmen demokrasi semacam apa sebenarnya yang sedang kita jaga mati-matian?

Situasi yang Mengaburkan

Wajah demokrasi itu terbagi dua. Pertama, demokrasi sebagai realitas kehidupan sosial sehari-hari; kedua, demokrasi sebagai sebuah representasi citra (image) di dalam berbagai media informasi. Keduanya tampak sama, namun sebenarnya mereka memiliki perbedaan yang begitu jauh.

Demokrasi sebagai realitas kehidupan mencerminkan cita-cita ideal demokrasi yang egaliter, adil, dan mengakomodir seluruh kepentingan rakyat. Ketiganya meresap masuk ke dalam praktik-praktik politik, yuridis, sosial, dan ekonomi.

Sedang demokrasi sebagai citra realitas adalah demokrasi yang dibuat-buat, ia disembunyikan dari kenyataan aslinya.
Perkembangan teknologi mutakhir di abad ini, khususnya dalam tekonologi simulasi, memang telah mengubah cara pandang manusia terhadap kenyataan sekitarnya. Lewat kemampuannya, teknologi menciptakan “realitas yang melampaui”, persepsi orang-orang bergerak dari realitas “asli” menuju realitas “bentukan” yang melebihi keadaan fisiknya saat ini.

Jean Baudrillard, seorang filsuf kontemporer Prancis menyebut keadaan ini sebagai “hyperealitas”. Di dalam Simulations (1983), Baudrillard menyatakan bahwa perkembangan teknologi simulasi telah berhasil membawa masyarakat kontemporer pada sebuah kondisi di mana realitas telah diambil oleh bentuk-bentuk simulasi realitas.

Media sosial kita hari ini menjabarkan situasi demokrasi ke dalam dua bentuk yang saling berseberangan. Di satu sisi, para pendompleng pemerintah menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam mengawal demokrasi sudah tepat sasaran.

Namun di sisi lain, kita juga menemukan fakta bahwa kritik terhadap pemerintahan menyeruak dengan tajam. Menyurutnya ekspresi dan kebebasan pendapat serta munculnya kebijakan sepihak yang merugikan masyarakat, bagi mereka yang benar-benar jeli membaca situasi, bukanlah demokrasi, melainkan mikro-totalitarianisme yang mengendap di dalam demokrasi. Para pengkritik ini juga tidak sepenuhnya oposisi pemerintah saat pra-pilpres beberapa bulan lalu. Mereka datang dari akademisi, aktivis, mahasiswa, NGO, bahkan masyarakat yang peduli terhadap kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi saat ini.

Tetapi, keduanya barangkali sama-sama mengaburkan. Sebab, antara pendukung dan oposisi pemerintah sama-sama menyertakan fakta dalam menyokong argumentasi mereka. Konsekwensinya: ketidakjelasan batas antara benar dan salah, baik dan buruk, hitam dan putih. Yang jadi korban tentu saja adalah masyarakat.

Dalam kondisi demikian, terjadi berbagai gerak turbulensi sosial: wacana politik yang bergerak tanpa arah; wacana ekonomi yang dihantui fluktuasi kronis; wacana sosial yang dilanda kekerasan tanpa akhir; hingga wacana budaya yang diliputi ketidakpastian nilai. Alhasil, demokrasi yang kita agung-agungkan mau tidak mau terputus dari prinsip dan sifat alamiahnya sendiri.

Apakah berkembangnya situasi yang tak beraturan, keacakan, dan turbulensi dalam sebuah sistem yang tengah dibangun ke arah demokratiasasi bisa diselesaikan dengan kembali ke kampus-kampus sebagai produsen pengetahuan yang ilmiah?

Sayang sekali, kenyataannya bagi Lee C. McIntyre, sejak dekade 70an, public interest tidak lagi menggantungkan keingintahuan mereka terhadap sebuah infromasi ke universitas. Lembaga pendidikan tinggi ini di satu sisi juga dicurigai berkomplot dengan elit-elit penguasa. Dan kita menyaksikan kecurigaan itu justru terjadi di akhir September 2019, ketika Menristekdikti, M. Natsir memanggil 130 rektor universitas untuk menekan gerakan mahasiswa dan menghentikan demonstrasi.

Zona Peralihan

Hazel Handerson, di dalam Paradigm in Progress: Life Beyond Economics (1997), menggambarkan bahwa ada zona peralihan dalam sebuah sistem yang terus-menerus mengalami perubahan. Zona transisi itu dicirikan oleh adanya kondisi peregangan (fibrillation) pada elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Di dalam paradigma ilmu-ilmu eksak, zona peralihan itu cepat terbaca dan hampir seluruhnya dapat diprediksi.

Namun di dalam sistem sosial seperti demokrasi yang bergerak dinamis, perubahan itu tak sepenuhnya terbaca (unpredictable). Ia menjelajah berbagai percabangan yang ada, bahkan menerima segala masukan yang tidak masuk akal sekalipun.

Bagi Yasraf Piliang di dalam Postrealitas (2009), zona transisi juga merupakan sebuah posisi “di antara”, yang di dalamnya mencakup: kepastian-ketidakpastian, sadar-tidak sadar, ramal-tak teramalkan. Tetapi pelbagai oposisi biner ini sebenarnya saling mendukung dan menciptakan kondisi mutual. Bahwa sebelum sebuah kondisi order terbentuk, ia adalah kumpulan elemen-elemen disorder.

Dan sebaliknya, kondisi disorder dalam skala yang lebih besar pada akhirnya akan membentuk sebuah order. Keduanya adalah elemen-elemen yang mengikat dan selalu menyertai dinamika perubahan sebuah sistem. Bagi Yasraf sendiri, zona transisi ini tidak perlu ditakuti selama manajemen chaos dilakukan dengan cara yang benar.

Akan tetapi, konfigurasi semacam itu tidak mudah untuk dilakukan. Sebab demokrasi memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibanding teokrasi yang berbasis nilai-nilai ketuhanan (divine norms), atau monarki yang seturut pada keinginan raja-raja. “Demokrasi adalah sistem yang netral,” ujar Thomas Meyer dalam How Media Colonizes Politics (2002).

Bahkan, satu-satunya sistem pemerintahan yang dapat diisi oleh berbagai “isme” hanyalah demokrasi. Tetapi Meyer juga menduga, musuh-musuh yang menjadikan demokrasi sulit untuk berkembang adalah feodalisme, neo-feodalisme, sistem privilese (hak istimewa) dan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Perilaku-perilaku semacam bahkan dapat menjadi semacam arsenik yang dapat membunuh etos demokrasi.

Netralitas demokrasilah yang memelihara kontrol satu sama lain antara pemerintah, elit dan masyarakat agar senantiasa terjalin secara kreatif. Selain itu, pemerintah perlu mengembalikan mosi percaya (trust) dan kebenaran (truth) sebagai fondasi normatif demokrasi di hadapan masyarakat. Jika tidak, sistem politik malah menjadi sebaliknya: dikuasai strategi pencitraan palsu, hoax, permainan kebenaran, serta pemalsuan kepercayaan.

Kondisi seperti ini bukanlah an sich demokrasi yang merujuk pada hakikat dan cita-cita idealnya, melainkan sebuah citra demokrasi yang dibangun berdasarkan keinginan para elit agar tetap berkuasa, a post-democracy! Inilah ilustrasi demokrasi kita akhir-akhir ini terjadi: penuh kepalsuan, deviasi dan simulasi. Juga pada terhadap post-truth, jadi teringat salah satu petuah George Orwell: “ketika sebuah konsep objektif tentang kebenaran telah hilang dari muka bumi, maka sejarah sepenuhnya akan diisi oleh kebohongan.”[]

Comments

There is 1 comment for this article
  1. Avatar
    Hamba Allah 10 Oktober 2019 15:50

    Jika seperti itu, mengapa masih bertahan dengan sistem demokrasi? hehehe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *