Potensi Zakat dan Kesejahteraan Masyarakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang memenuhi syaratnya. Allah mewajibkan zakat sebagai sarana membantu sesama muslim lain yang membutuhkan sehingga kesenjangan antara muslim yang kaya dan yang miskin dapat dikurangi.

Meski begitu, hingga kini problem kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup rumit untuk diselesaikan. Dalam  konteks ini, bagi umat Islam, banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat, mulai proses penarikan hingga pendistribusian bagi yang berhak menerima. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah pun hingga kini belum memaksimalkan potensi zakat umat untuk kepentingan masyarakat luas.

Jika ditinjau lebih lanjut, Islam melihat kemiskinan dari tiga aspek tingkatan. Pertama, miskin spiritualitas, yaitu ketika seorang muslim yang mengalami kosong pada jiwanya merasa hampa karena jauh dari Tuhannya Allah Ta’ala.

Kedua, miskin terhadap ilmu pengetahuan, sehingga banyak melakukan hal ceroboh di dalam kehidupannya.

Ketiga, miskin materi, yaitu saat seseorang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam perspektif ini, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk tolong-menolong dalam berbuat kebajikan bukan tolong menolong dalam berbuat kemaksiatan. Nah, salah satu bentuk dari tolong menolong sesama adalah dengan cara menunaikan zakat.

Zakat merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan setiap muslim. Allah mewajibkan kepada mereka yang memiliki harta berlebih dan berkecukupan agar dapat mengeluarkan sebagiannya berupa zakat, infaq, dan sedekah agar diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Baca juga :  Zakat: Strategi Fundamental Mewujudkan Keadilan Sosial

Perintah mengenai zakat ini terdapat di dalam Al-Qur’an sebanyak 30 kali, dimana 27 kali disebutkan bersamaan dengan shalat. Ini mengindikasikan bahwa perintah Allah mengenai zakat ini juga sangat penting sebagaimana perintah shalat.

Sesungguhnya, zakat juga bisa menjadi salah satu sarana bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita. Namun, entah mengapa sampai saat ini masih banyak sekali kemiskinan yang terjadi, bahkan populasi kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya.

Berbeda dengan masyarakat di beberapa negara muslim lainnya, Indonesia justru lebih didominasi oleh mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) dari pada muzakki (orang yang diwajibkan membayar zakat). Namun demikian, di sisi lain dapat dikatakan bahwa pengelolaan zakat bukan sebuah proses yang sederhana.

Dalam pelaksanaan, diperlukan rancangan yang matang dan koordinasi yang baik antara banyak pihak yang dimulai sejak awal pengumpulan zakat sampai pendistribusiannya. Pembayaran atau pemungutan zakat di negara kita sendiri dilakukan secara sukarela dan pengurangannya bisa diambil dari sistem pemungutan pajak.

Ambil contoh, di negara muslim lain seperti Sudan, zakat bagi mereka adalah kewajiban bagi setiap warga Sudan dan non-Sudan yang sudah berdomisili, serta yang memiliki harta melebihi nisab. Negara yang terletak di Afrika Utara ini dalam pengelolaan antara zakat dan pajak tidak disatukan namun dipisah (Nadhari, A. K. “Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim”. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, STAI Darul Ulum Banyuwangi, 3(2), 2013).

Baca juga :  Rekonseptualisasi Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS)

Jika kita flashback ke masa Rasulullah Saw, beliau mengenakan pajak kepada orang non muslim sejenis pajak tanah (kaharaj) dan pajak untuk badan non-muslim (jizyah). Jika kebijakan ini bisa diterapkan di negara kita maka ada kemungkinan bahwa semakin banyak dana yang masuk ke baitul mal bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada fakir dan miskin.

Sebagaimana kita ketahui bahwa golongan utama dari mustahiq adalah fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan standar kehidupannya di bawah minimal; serta miskin, yaitu orang yang mempunyai mata pencaharian tetap namun belum mencukupi keperluan bagi dirinya dan keluarganya.

Pemerintah Indonesia telah mendirikan BAZNAS untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, dan telah dikuatkan dengan UU No.23 Tahun 2011. Akan tetapi, di dalamnya tidak tercantum hukuman atau sanksi yang bisa diberikan kepada muzakki yang enggan membayar zakat.

Seharusnya Indonesia bisa melakukan penguatan terhadap hal ini, misalnya dengan cara pemerintah mengadopsi aturan pembayaran zakat dari negara lain, yaitu zakat adalah wajib (sebagaimana halnya pajak), dan pemungutannya langsung ditangani oleh negara.

Selain itu, penerapan sanksi untuk pihak yang tidak menunaikan kewajiban tersebut diharapkan akan memberikan efek positif dan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan zakat di Indonesia. Cara ini diharapkan juga akan meningkatkan kesadaran bagi para muzakki untuk membayar zakat.

Baca juga :  Doa dan Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Keluarga Latin & Artinya

Di sisi lain, lembaga baitul mal diharapkan juga agar lebih teliti lagi terhadap pendistribusian zakat yang telah dipungut, dengan benar-benar memperhatikan mustahiq yang layak menerima zakat. Selain itu, bisa juga dengan cara langsung mengevaluasi ke daerah tempat tinggal penerima untuk memastikan apakah memang layak atau tidak sebagai penerima zakat. Dengan distribusi zakat yang tepat diharapkan dapat tercipta keadilan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, terlepas apakah negara kita sudah benar-benar memperhatikan pendistribusian zakat secara tepat sasaran kepada ashnaf (yang berhak menerima zakat), yang jelas faktanya kita relatif sering kita melihat orang yang menerima zakat justru malah orang dari kalangan yang berkecukupan dan masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebuah ironi tentunya.

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.