Respons Masyarakat terhadap Paradigma Baru LDII

Penelitian tentang Respons Ormas Islam Terhadap Paradigma Baru LDII di Jawa Barat dilaksanakan atas dasar hasil penelitian tahun 2017 tentang Peta Penyiaran Keagamaan Islam berbasis Masjid di Jawa Barat, ternyata dari hasil penelitian itu adanya temuan yang mengatakan bahwa Ormas Islam di Jawa Barat tidak menerima/menolak LDII untuk menjadi imam/penceramah di masjid-masjid milik umat Islam pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian tentang respons ormas Islam Jawa Barat Terhadap Paradigma Baru LDII. Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana paradigma baru LDII itu? 2) Mengapa ormas Islam Jawa Barat menolak LDII untuk menjadi imam ataupun menjadi penceramah di masjid milik umat Islam pada umumnya?

Penelitian Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan studi literatur dari hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen yang ada. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa ormas-ormas Islam di Jawa Barat tidak menerima atau menolak LDII untuk menjadi imam/penceramah di masjid- masjid milik umat Islam pada umumnya.

Baca juga :  Kasus Aktual Pelayanan Keagamaan Isu Halal, Haji, dan Umrah Tahun 2019

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa paradigma baru LDII belum banyak perubahan, walaupun organisasi LDII ditingkat pusat sudah menyatakan Rujuk ilal haq, tetapi untuk tingkat daerah belum selesai. (Informasi dari anggota MUI Komisi Pengkajian dan Pengembangan).

Selain itu terbukti di lapangan masih terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam, seperti kasus yang terjadi di daerah Ragunan Jakarta Selatan dimana ada salah satu keluarga LDII yang meninggal dunia pada tahun 2017, warga mau menolong menyolatkan mayat itu, tetapi dari pihak keluarga tidak mau disolatkan oleh orang yang bukan kelompoknya atau tidak sepaham keagamaannya dan mereka menunggu kedatangan kelompoknya yaitu LDII. (sumber informasi, anggota MUI Komisi pengkajian dan pengembangan).

Oleh karena itu kenapa ormas Islam Jawa Barat tidak percaya dengan paradigma baru LDII, karena terbukti di lapangan kelompok mereka masih tidak mau bergabung melakukan sholat Jum’at berjamaah di masjid yang bukan kelompoknya, mereka masih mencari masjid LDII walaupun jauh. Bahkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang suami dari pengikut LDII mengatakan bahwa baru- baru ini istrinya menjemur pakaian, tiba-tiba dipindahkan oleh orang yang bukan pengikutnya.

Baca juga :  Kafe Halal: Identitas Agama dan Gaya Hidup Anak Muda di Era 4.0

Ternyata pakaian itu oleh istri saya dicuci kembali. Kemudian ia sebagai seorang suami mengatakan pada istrinya kenapa dirinya mencuci kembali pakaian itu, jawab istrinya, karena menurut orang tuanya dulu bila pakaian mereka disentuh dengan orang yang bukan kelompok kita harus dicuci kembali. Lalu  suami tersebut mengatakan itu dulu sekarang sudah ada perubahan tidak perlu dicuci kembali.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, paradigma baru LDII belum semuanya dilaksanakan, kecuali mereka baru hanya mau bergabung dalam kegiatan perayaan idul qurban, tetapi dalam kegiatan ibadah mereka masih eksklusif. Dengan demi- kian, semua ormas Islam yang ada di Jawa Barat menolak kelompok LDII untuk menjadi imam/penceramah di masjid- masjid milik kelompok mainstream karena mereka beda aqidah dan qaidah. Kelompok LDII mempunyai ajaran yang mengkafirkan atau menajiskan umat Islam yang bukan kelompoknya.

Bahkan pihak MUI pusat sampai sekarang ini masih melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap kelompok LDII itu. Kalau dilihat dari sejarah memang sulit untuk memastikan bahwa LDII sudah benar-benar melepaskan diri dari ajaran Islam Jamaah.

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, dapat dibuat rekomendasi sebagai berikut: 1) Kelompok LDII perlu melakukan sosialisasi paradigma baru LDII secara terus menerus; 2) Kepada pihak pemerintah perlu melakukan pemantauan dan pembinaan yang intensif terhadap kelompok LDII; 3) Kepada anggota MUI perlu melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap LDII di tingkat grass root, yang masih eksklusif dalam melakukan ibadah.

Baca juga :  Hasil Survei Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Umat Beragama Terkait Covid-19, Vaksin dan Vaksinasi

Hasil penelitian selengkapnya klik di sini

Gambar ilustrasi: Kompas

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *