Tata Kelola Jaminan Produk Halal pada Pasar Rakyat di Kota Besar

Tanggal 17 Oktober 2019, UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) efektif diberlakukan di Indonesia, sesuai amanah Pasal 67 ayat (1) regulasi tersebut. Jika merujuk Pasal 21 UU-JPH, proses produk halal (PPH) akan sulit diimplementasikan di zona pangan basah pada pasar rakyat. Hal ini disebabkan acuan penataan pasar rakyat saat ini (SNI 8152:2015 Pasar Rakyat) tidak mensyaratkan pemisahan produk halal dan non halal.

SNI Pasar Rakyat tersebut juga belum sinkron dengan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perka BPOM 5/2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik Di Pasar Tradisional, dan UU 33/2014 tentang JPH. Jika sistem tata kelola pasar rakyat ini tidak segera diperbaiki (disinkronkan dengan regulasi lain) maka perlindungan terhadap umat Islam dari produk yang terkontaminasi bahan/zat non halal di pasar rakyat tidak tercapai. Kondisi ini mengakibatkan misi UU-JPH di pasar rakyat tidak berjalan dengan baik.

Selain tidak terlayaninya kepentingan konsumen muslim, hal ini akan berdampak pada kepercayaan publik (konsumen muslim) pada pasar rakyat yang ada pedagang daging non halal (babi dan lainnya). Untuk itu, Kementerian Agama (BPJPH) perlu menginisiasi sinkronisasi SNI Pasar Rakyat dengan pihak terkait.

Baca juga :  Kajian Nilai Agama dan Karakter dalam Manuskrip Nusantara

Hasil penelitian Tim Bimas Agama dan Layanan Keagamaan – Balai Litbang Agama Semarang Kementerian Agama pada tahun 2019 mengenai pasar rakyat di kota besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa dari 22 pasar rakyat yang menjadi tempat penjualan daging non halal (daging babi).

Perdagangan daging babi tidak hanya di pasar rakyat yang dikelola pemerintah, tetapi juga ada di pasar yang dikelola masyarakat atau komunitas. Tata kelola zona pangan basah tidak diatur dengan sistem pemisahan terstandar antara daging non halal dengan bahan pangan basah lainnya.

Pasar Beringharjo dan Pasar Pathuk di Kota Yogyakarta ada pemisahan daging babi dan bahan pangan basah lainnya karena mengikuti struktur bangunan lama. Pasar rakyat baru hasil pembangunan atau hasil renovasi umumnya tidak memperhatikan pemisahan bahan pangan halal dan non halal. Inovasi tata ruang pasar rakyat yang responsif PPH hanya di Pasar Oro-Oro Ombo di Kota Malang meskipun sistem yang dibangun tidak ada standarnya. Kebijakan daerah yang responsif JPH baru ada di Kota Malang, meskipun kebijakan ini masih belum ideal, menjadi alternatif ketika regulasi pusat belum responsif JPH.

Baca juga :  Urgensi Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah

Hasil penelitian selengkapnya klik di sini

Gambar ilustrasi: Kontan

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.