Tiga Langkah Memahami Teks Syariat Secara Adil Gender

Syariat Adil Gender

Pengaruh budaya patriarkis dalam menafsiri teks-teks syariat (Alquran dan hadis), menghasilkan pemahaman hukum yang bias gender. Pemahaman hukum semacam ini tentu bertolak belakang dengan karakteristik agama Islam yang rahmatan lil-‘alamin. Sebab, kerahmatan Islam tentu menegasikan segala rupa diskriminasi, tak terkecuali terhadap kaum perempuan.

Atas itu, Dr Kiai Imam Nahe’i—salah satu komisioner Komnas Perempuan yang notabene dosen senior di Ma’had Aly Situbondo, Jawa Timur—merekomendasikan tiga hal yang seharusnya terjadi dalam proses penafsiran teks-teks syariat. Lebih spesifik untuk konteks ini, yakni teks syariat yang menyangkut hal ahwal perempuan.

Pertama, pembacaan teks syariat secara utuh

Pembacaan utuh terhadap teks Alquran maupun hadis akan menghantarkan pada pemahaman yang utuh pula. Namun, hingga saat ini ditengarai bahwa pemahaman sebagian besar umat Islam di Indonesia terhadap teks syariat masih bersifat tekstual. Di samping pembacaannya pun tidak dilakukan secara utuh dan malah terkesan semaunya.

Salah satu contohnya adalah QS. an-Nisa’ (4): 34 berikut ini.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِم

 Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

Ayat di atas sering kali disampaikan bagian awalnya saja sehingga konsep qiwamah (kepemimpinan keluarga) pada ayat tersebut dimafhumi sebagai hegemoni mutlak laki-laki atas perempuan. Jelas mafhum demikian menjadi misleading (menyesatkan) manakala ayatnya tidak dilanjutkan dan dibaca tuntas, serta tanpa disertai penafsiran secara paripurna.

Ihwal yang sama juga terjadi ketika membaca ayat tentang praktik poligami, yaitu QS. an-Nisa ayat 3:

Baca juga :  Peran Nyai Solichah Wahid dalam Rekonsiliasi Konflik Kebangsaan

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Ayat ini biasanya hanya dicomot penggalannya yang menampilkan perintah agar menikahi perempuan yang disenangi, entah itu dua, tiga, atau sampai empat orang. Penggalan ayat ini acap dimunculkan secara tendensius sebagai justifikasi berpoligami, tanpa mengetengahkan penggalan lainnya. Padahal, penggalan-penggalan ayat tersebut memiliki kesatuan makna yang mesti dibaca semuanya secara lengkap.

Sedangkan contoh teks hadis yang dipahami tidak tamam, antara lain hadis perihal perwalian. Dirawikan dari jalur Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها

Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan seorang perawan/gadis hendaklah dimintai izin, dan izinnya adalah dinyatakan dengan diamnya. (HR. Muslim; atau lihat pada Subulus-salam, jilid ke-3, halaman 262).

Tidak jarang hadis ini disalahgunakan menjadi dalih untuk memperkuat kewenangan wali mujbir dalam memaksa nikah anak gadisnya. Alih-alih setiap anak gadis atau yang masih perawan tidak punya kebebasan dalam memilih pasangan hidupnya, justru melalui hadis ini Nabi saw. ingin mengubah budaya masyarakat Arab yang berpandangan begitu. Dahulu, orang-orang Arab memandang budh’u (vagina) anak-anak perempuan sebagai milik otoritatif wali-wali mereka.

Malahan intensi Nabi tersebut disebutkan secara lugas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti ‘Aisyah berikut;

Baca juga :  Perempuan dalam Hukum Islam; Adakah Diskriminasi Gender?

اسْتَأْمِرُوا النِّساءَ في أَبْضَاعِهِنَّ قيل فإنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِي أنْ تَكَلَّمَ قال سُكُوتُها إِذْنُها

Rasulullah menyeru: “Hendaklah kalian memintai pendapat para perempuan mengenai budh’u-budh’u mereka.” Lalu, ada yang menanggapi seruan Rasul tersebut: “Sesungguhnya perempuan yang masih perawan (gadis) merasa malu untuk angkat bicara.” Rasul lantas menjawab: “Diamnya seorang gadis adalah izinnya.” (HR. Bukhari).

Kedua, pendekatan ushul fiqh 

Pada dasarnya, ushul fiqh terdiri atas dua pilar utama, yaitu: qawa’id lughawiyah (teori kebahasaan) dan qawa’id tasyri’iyah (teori implementasi syariat). Rumpun yang pertama menyangkut pemahaman terhadap teks-teks Alquran maupun hadis dari aspek kebahasaannya, yakni bahasa Arab.

Sementara rumpun yang kedua menyangkut pemahaman terhadap tujuan di balik eksistensi teks-teks syariat tersebut (yang lebih akrab disebut sebagai maqashid asy-syari’ah).

Dalam penggunaannya, kedua pilar ushul fiqh ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dr Kiai Imam Nahe’i dalam bukunya berjudul Revitalisasi Ushul Fiqh dalam Proses Istinbath Hukum Islam.

Bahwa memahami Alquran dan hadis dengan menggunakan pendekatan qawa’id lughawiyah saja dan mengabaikan aspek qawa’id tasyri’iyah-nya, akan berkonsekuensi menghasilkan pemahaman yang bercorak literal-fundamentalis.

Sebaliknya, penerapan ushul fiqh jika hanya menggunakan pendekatan qawa’id tasyri’iyah saja dan menyampingkan aspek qawa’id lughawiyah-nya, meniscayakan pemahaman yang cenderung radikal-liberalis.

Namun demikian, Kiai kelahiran Malang, Jawa Timur, itu tampak pesimistis perihal pengejawantahan ushul fiqh dalam proses penalaran teks syariat.

Menurutnya, jangankan pendekatan maqashid syariah atau qawa’id tasyri’iyah, penggunaan sejumlah teori kebahasaan atau qawa’id lughawiyah saja, kebanyakan orang pesantren—untuk tidak menyebut umat Islam pada umumnya—kelihatannya masih belum benar-bebar berani mengaplikasikannya secara tepat guna.

Baca juga :  Mengenal Siti Masyitoh, Perempuan yang Mati Syahid di Kerajaan Firaun
Ketiga, melibatkan pengalaman perempuan

Pengalaman perempuan merupakan hal yang krusial dalam proses penafsiran teks-teks Alquran maupun hadis yang berbicara tentang perempuan. Menapikan pengalaman perempuan ketika menafsiri teks syariat tersebut akan menapikan substansi teks syariat itu sendiri.

Poin ketiga ini berkaitan erat dengan sisi asbabun-nuzul ayat-ayat Alquran ataupun asbabul-wurud hadis-hadis Nabi. Pada dasarnya, bahasan tentang asbab tersebut mencakup pada dua pembagian.

Pertama, asbab yang sifatnya khusus, yakni alasan atau kasus spesifik yang melatari pewahyuan ayat Alquran atau periwayatan hadis. Kedua, asbab yang sifatnya umum, yakni konteks realitas budaya poleksos (politik, ekonomi, dan sosial) yang meliputi masyarakat saat munculnya ayat ataupun hadis Nabi.

Sebagai buktinya, asbabun-nuzul dari turunnya sekuel awal surah al-Mujadalah, yaitu dalam rangka membongkar budaya waktu itu yang kurang menghargai suara kaum perempuan. Konon, ayat tersebut sebagai “teguran” Allah kepada Nabi lantaran kurang menghiraukan sosok perempuan yang hendak mengadukan prahara rumah tangganya.

Walakhir, itulah sekurang-kurangnya poin-poin penting yang perlu dilakukan dalam proses penafsiran Alquran dan hadis. Terutama pada teks-teks syariat yang spesifik menyangkut perempuan. Paling tidak dengan menerapkan ketiga hal di atas, upaya penafsiran terhadap teks-teks sakral syariat dapat terhindar dari pemahaman-pemahaman keagamaan yang tidak adil gender. Wallahu a’lam bish-shawab.

 

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *