Titik Temu Industri dan Gaya Hidup Halal dengan Budaya Lokal

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia (Pew Research, 2017). Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, penduduk muslim di Indonesia mencapai 207.176.162 atau 87,18% dari seluruh total penduduk Indonesia. Walaupun demikian, tidak di seluruh wilayah Indonesia muslim menjadi penduduk yang mayoritas. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan penduduk muslim paling sedikit dengan persentase 9,05%.

Di sisi yang lain, menurut State of the Global Islamic Economy Report tahun 2018-2019, Indonesia, walaupun mempunyai pangsa pasar halal terbesar di dunia, namun dalam GIE indeks Indonesia masih rendah di Asia Tenggara. Mendukung upaya tersebut, negara Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang industri halal seperti UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta UU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah.

UU tentang Jaminan Produk Halal merupakan peran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Namun demikian, industri dan gaya hidup halal tidak dapat dilepaskan dari keberagamaan seseorang.

Jaminan produk halal dalam industri dan gaya hidup tidak dapat diterima begitu saja. Masih ditemui di beberapa wilayah tersebut penolakan terhadap industri dan gaya hidup halal, bahkan oleh pemerintah daerah maupun oleh tokoh atau pemangku kepentingan di daerahnya (An Inclusive Ethical Economy, 2018).

Baca juga :  Praktik Pengembangan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Keagamaan

Beberapa alasan yang dapat dihimpun karena akan menimbulkan diskriminasi halal-haram yang hanya dikenal dalam keagamaan tertentu dan bertentangan dengan kebiasaan di suatu daerah. Salah satu yang dikhawatirkan dengan pencanangan industri halal adalah akan menurunkan potensi wisata di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan potensi wisata tinggi.

Dengan berbagai potensi wisata yang tersimpan di dalamnya, sangat mungkin menjadikan sektor pariwisata sebagai leading sector perekonomian di NTT. Tren peningkatan muncul dalam kunjungan wisata, peningkatan sektor akomodasi (perhotelan dan penginapan), serta sektor penyediaan makanan dan minuman (Liputan6, 2019).

Sebagaimana amanat Pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama Republik Indonesia bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Di sinilah penelitian ini perlu dilakukan dan dibiayai oleh Kementerian Agama berperan dalam memberikan jaminan dan perlindungan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat di semua wilayah negara Republik Indonesia.

Berangkat dari latar belakang di atas, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada 2020 melakukan penelitian yang dikoordinatori oleh Makhrus dan Ahmad Bahiej berjudul “Titik Temu Industri dan Gaya Hidup Halal dengan Budaya Lokal Studi Atas Wisata dan Produk Halal di Nusa Tenggara Timur”.

Baca juga :  Inilah Contoh Praktik-Praktik Pendidikan Life Skill Berbasis Masjid

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  melalui studi kasus (case study) wisata dan produk halal di Nusa Tenggara Timur, serta para pemangku kepentingannya, di antaranya pemilik hotel/penginapan, restoran, produsen makanan/minuman, pejabat Kementerian Agama dan pejabat wilayah terkait.

Kesimpulan

Wisata halal merupakan perkembangan yang tidak dapat dinafikan. Bisnis baru ini mempunyai patokan sebagaimana dikemukakan oleh DSN-MUI dengan berprinsip pada ketentuan United Nation. wisatawan dalam pariwisata halal, tidaklah dibatasi oleh faktor perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Jika terjadi pembatasan, tentu saja kontra produksi atau bertentangan dengan watak dasar ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin bagi seluruh kehidupan di dunia. Bukankah industri wisata halal merupakan ekspresi ajaran rahmathan lil ‘alamin itu, sekaligus merupakan wahana melakukan silaturrahim antarmanusia yang berbeda dalam berbagai aspek.

Perkembangan industri wisata berdasarkan prinsip syariah saat ini mulai menarik perhatian para wisatawan Muslim di berbagai kawasan, sehingga perlu dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional. Oleh karena itu dengan mencermati fenomena yang terus berkembang saat ini, baik di tingkat lokal maupun global, yang menjadikan destinasi halal tourism sebagai alternatif baru oleh komunitas Muslim untuk berwisata sehingga perlu digali landasan yuridisnya dalam perspektif Islam.

Baca juga :  Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Tanda Daftar Rumah Ibadah di Bali

Dalam hukum Islam dikenal beberapa metode untuk melakukan ijtihad, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif sebagaimana yang dilakukan oleh DSN-MUI. Di antara metode dimaksud adalah ijma’, qiyas, istidal, al-masalih al-mursalah (maslahat mursalah), istihsan, istishab, dan ‘urf. Jika sekiranya ke depan, wisata halal yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan Muslim agar tidak hanya mengunjungi wisata konvensional, maka dengan demikian, dasar pertimbangannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan. (mzn)

Baca penelitian selengkapnya: Puslitbang Kemenag

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.