Upaya Memperkuat Peran Kementerian Agama dalam Membina Masjid di Mal

Penelitian Balai Litbang Agama Kementerian Agama Jakarta yang berjudul “Masjid Di Mal Upaya Memperkuat Peran Kementerian Agama dalam Membina Masjid-Masjid di Mal” ini menggunakan desain studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada periode Mei hingga Juni di Kota Bekasi.

Dua masjid mal di Kota Bekasi dijadikan unit analisis penelitian ini, yaitu Masjid At-Tijaroh di Mal Mega Bekasi dan Mushalla Grand Metropolitan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pengurus masjid, penyuluh agama Islam, dan pejabat terkait di Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

HASIL PENELITIAN

Masjid dan mushalla yang terdapat di Kota Bekasi, mengacu pada website Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam seperti terlihat pada Tabel 2., berjumlah 594 unit masjid dan 382 unit mushalla.

Jumlah masjid dan mushalla di Kota Bekasi kemungkinan berjumlah lebih banyak dari yang terdata di SIMAS Ditjen Bimas Islam. Namun karena tidak setiap pengurus masjid dan mushalla mau mendaftarkan dengan mengisi form di Kanmenag, maka jumlahnya terlihat sedikit. Pengurus yang mendaftarkan masjid dan mushalla mereka biasanya terpaksa karena keharusan memiliki nomor registrasi masjid dan mushalla untuk mendapatkan bantuan dari Pemda (Kota Bekasi).

Perbedaan data masjid dan mushalla antara yang terdapat di Kanmenag Kota Bekasi dengan yang terdapat di website SIMAS Ditjen Bimas Islam karena sistem pendataan yang berbeda. Jika data yang dipegang oleh Kanmenag Kota Bekasi adalah data kasar hasil pendataan jumlah masjid dan mushalla oleh para PAI PNS dan Non-PNS.

Baca juga :  Dinamika Umat Islam Menjalani Ramadan pada Masa Pandemi Covid-19

Sedangkan data yang terdapat di wesbsite SIMAS Ditjen Bimas Islam adalah data yang diajukan oleh pengurus masjid dan mushalla yang berisi data rinci setiap rumah ibadah, seperti lokasi, luas tanah dan bangunan, dan status tanah. Keterbatasan anggaran dianggap sebagai salah satu kendala Bagian Kemasjidan melakukan pendataan secara rinci dengan mendatangi langsung setiap masjid dan mushalla.

Masjid-masjid yang berlokasi di pusat perbelanjaan atau mal di Kota Bekasi hampir seluruhnya belum terdata di masing-masing Kantor Kementerian Agama. Di Kota Bekasi, seperti terlihat pada Tabel 2., terdapat 2 masjid dan 35 mushalla yang berstatus di tempat publik. Meski demikian, tidak satupun dari jumlah tersebut yang berlokasi di pusat perbelanjaan atau mal.

Ke semuanya berlokasi di perumahan yang menempati fasilitas sosial atau fasilitas umum (fasos-fasum) yang disediakan pengembang perumahan. Dua tempat ibadah di dua mal berbeda, satu masjid di Lagoon Mal dan mushalla di Summarecon Mal Bekasi, sebenarnya pernah mengajukan penyesuaian arah kiblat. Namun kedua tempat ibadah ini tetap tidak masuk ke dalam database rumah ibadah di tempat publik di Kanmenag Kota Bekasi karena tidak didaftarkan untuk masuk ke dalam database SIMAS di Kanmenag Kota Bekasi.

Status masjid dan mushalla yang terletak di mal-mal di Kota Bekasi juga belum memilki izin, baik pendirian maupun penggunaan. Sejauh ini pembangunan dan pendirian masjid dan mushalla di mal di Kota Bekasi merupakan inisiatif pengelola mal untuk memfasilitasi konsumen muslim beribadah pada saat berbelanja. Karena inisiaitif pengelola mal, masih dijumpai masjid atau mushalla yang dari segi lokasi dan luas ruangan (peruntukkannya) tidak layak dan tidak nyaman digunakan sebagai sarana ibadah.

Baca juga :  Penguatan Moderasi Beragama Melalui Tradisi Ritual Keagamaan

Meski demikian, beberapa mal telah memperbaiki sarana peribadatan untuk bisa layak dan nyaman digunakan sebagai sarana ibadah, meski dari sisi lokasi masih terletak menyatu dengan area parkir. Ahmad Mirza berpendapat, bahwa semestinya dikeluarkan peraturan, terutama oleh Pemerintah Kota, mengenai sarana peribadatan di pusat perbelanjaan ini, pada saat pengajuan izin mendirikan pusat perbelanjaan.

Masjid di mal-mal di Kota Bekasi, meski berstatus sebagai rumah ibadah di ruang publik, tidak serta-merta dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan masjid masih berada di bawah pengawasan manajemen mal. Seperti dikatakan oleh Pak Maryanto, Ketua Takmir Masjid At-Tijaroh Mal Mega Bekasi, bahwa meski disebut masjid namun belum diwakafkan sehingga masih menjadi hak pemilik mal. Karenanya, “ada perbedaan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) di mal dengan DKM masjid pada umumnya.

Struktur takmir masih berada di bawah Direktur Utama.” Contoh lain yang membedakan pengelolaan masjid di mal dengan masjid pada umumnya adalah “jika waktu ibadah Jumat bertepatan dengan hari libur. Saat karyawan lain libur, maka karyawan yang menjadi pengurus takmir mau tidak mau mesti masuk karena harus mengkoordinasi pelaksanaan ibadah Jumat. Tidak jarang karyawan yang menjadi pengurus takmir tidak hadir dengan alasan waktu libur dan waktu untuk keluarga”.

Baca juga :  Jaringan Ulama di Sulawesi Selatan Awal Abad XX

Ustad Syaiun, pengelola harian Mushalla Grand Metropolitan Mal, dalam sudut pandang yang lain menjelaskan perbedaan pengelolaan masjid di mal dari segi penyebutan, bahwa “secara nomenklatur ruang ibadah ini disebut mushala bukan masjid. Sebab pengelola mal beranggapan bahwa yang namanya masjid adalah lembaga mandiri tidak terikat dengan manajemen mal, sedangkan Masjid Grand Metropolitan masih berada di bawah pengelolaan dan terikat dengan manajemen mal Grand Metropolitan. Salah satu contoh keterikatannya adalah pengurus takmir masjid adalah pegawai tetap dan ditunjuk oleh pengelola mal Grand Metropolitan”.

Hasil penelitian selengkapnya klik di sini

Gambar ilustrasi:

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.