Urgensi Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Setiap warga negara dijamin dan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tidak terkecuali bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.

Upaya pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) juga telah dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Biasa, Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, serta Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003, yakni: “Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kuranya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK”.

Data Badan Statistik Nasional (BPS) menunjukkan bahwa dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusif. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana sekolah inklusif berjumlah sekitar 299 ribu.

Baca juga :  Strategi Dekonstruksi Pemikiran Radikal Tokoh Eks Radikalis dan Eks Teroris

Masih rendahnya jumlah anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya anak yang tidak ingin bersekolah, orang tua yang Menindaklanjuti PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang menyebutkan bahwa madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus berupa regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, kurang mendukung pendidikan bagi anaknya, akses sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal anak berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Kementerian Agama sudah sepantasnya turut dalam pengembangan pendidikan inklusif.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 perlu segera ditindaklanjuti. Madrasah sudah menunggu kebijakan pemerintah (Kementerian Agama) untuk menerbitkan regulasi yang khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan menyusun kebijakan penganggaran penyediaan sarana prasarana dan ketenagaan, memberikan pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah serta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan inklusif di madrasah.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang dilakukan oleh Rizza Mar’atus Sholikhah pada 2016 yang berjudul “Pendidikan Inklusi di Kementerian Agama (Studi di MI Ma’arif Giriloyo 2 dan MI Yappi Balong)” ini mengkaji kebijakan pendidikan inklusi di Kementerian Agama dan implementasi pendidikan inklusi.

Baca juga :  Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan KUA Kecamatan Tahun 2018

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusi di Kemenag belum menjadi prioritas karena secara legal Kemenag belum memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pendidikan inklusif di madrasah, sehingga pihak-pihak bidang pendidikan madrasah Kemenag DIY memandang bahwa pendidikan inklusif belum menjadi hal yang urgen direalisasikan di madrasah.

Penelitian lain tentang pendidikan inklusi di madrasah yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Di Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo Yogyakarta” oleh Ana Eka Suryati dan Samsi Haryanto tahun 2016 juga menunjukkan bahwa belum semua guru mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusif. Dan, Sarana prasarana berupa aksesibilitas fisik belum optimal. Kurikulum yang digunakan merupakan KTSP yang berlaku untuk semua siswa bukan kurikulum inklusif. Pembiayaan program belum memiliki anggaran khusus untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan juga sudah melakukan penelitian tentang pendidikan inklusi di MTs Yaketunis Yogyakarta (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama dengan pemerintah masih sangat minim terutama terkait dengan bantuan sarana prasarana yang khusus dibutuhkan oleh ABK. Hal ini dikarenakan belum ada payung hukum yang khusus mengatur pendidikan inklusi di madrasah.

Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan terhadap 10 (sepuluh) madrasah penyelenggaraan pendidikan inklusif ploting 2015 juga menunjukkan bahwa sebanyak 8 dari 10 madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif masih berjalan secara apa adanya. Artinya mereka belum menyelenggarakan pendidikan inklusif yang sesuai dengan standar atau pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Baca juga :  Nilai Keagamaan dalam Tradisi Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia

Persoalan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain sarana prasarana bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), Guru Pendamping Khusus (GPK), pembiayaan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dan yang lebih penting adalah adanya payung hukum atau regulasi khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah, sehingga penyelenggaraannya lebih serius dan terarah. (mzn)

Hasil penelitian selengkapnya klik di sini

Gambar ilustrasi: Republika

be the first to comment on this article

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *