Dirjen Bimas Islam: Dampak Moderasi Beragama Tekan Politik Identitas di Pemilu 2024
Jakarta – Politik identitas yang dilakukan dengan memanfaatkan simbol atau sentimen agama untuk kepentingan politik menurun secara drastis selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. Phil. Kamarudin Amin, penurunan tersebut merupakan salah satu dampak positif dari moderasi beragama.
“Menurut saya, ini salah satu dampak, outcome, dari apa yang selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama (moderasi beragama), oleh pemerintah. Tentu bersama-sama dengan masyarakat,” ungkapnya saat bicara di Podcast Mitra Umat Islam yang tayang pada Rabu (22/5/2024), sebagaimana dikutip dari situs Islami.co.
Sebagaimana diketahui, politik identitas yang mulai muncul sejak Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 pernah menguat saat Pemilu 2019 dan membuat masyarakat terpolarisasi.
Kamarudin juga mengatakan, dalam menjalankan program moderasi beragama, Kementerian Agama berkolaborasi dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam.
“Ini (menjalankan program moderasi beragama) bersama dengan ormas. Dan di ormas-ormas keagamaan kita sesungguhnya sudah dijalankan. Kita tinggal sinergi saja,” bebernya.
Dalam pandangan Kamarudin, ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki kesamaan visi dengan pemerintah dalam hal merawat keragaman, menjaga nilai-nilai demokrasi, serta menghargai perbedaan.
“Nah, kita bersama untuk menjaga ini. Karena tantangan kita hari ini bukan hanya persoalan perbedaan, tapi persoalan globalisasi dan teknologi itu juga menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.
Ini semua dilakukan karena, menurut Kamarudin, pengaruh dari globalisasi dan teknologi informasi bisa berpenetrasi dan mempengaruhi masyarakat.
“Gempuran media sosial, globalisasi, yang bisa berpenetrasi, masuk ke manapun, dan itu bisa diakses oleh anak anak kita semuanya,” terangnya.
Ia menambahkan, “Tidak ada yang bisa menjamin kalau kondisi sekarang bisa sama seperti lima atau sepuluh tahun ke depan.”
Selain berdampak pada penurunan praktek kotor politik identitas, Kamarudin menilai moderasi beragama juga berdampak pada kualitas paham keagamaan masyarakat Indonesia.
“Jadi, menurut saya, ini mungkin salah satu dampak, jadi paham keagamaan kita menurut saya juga semakin berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas tersebut dapat diukur dengan suasana keberagamaan di Indonesia yang beberapa tahun terakhir lebih damai dibandingkan dengan sebelumnya.
