Jakarta – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki meminta majelis taklim dan penyuluh agama menjadi duta moderasi beragama. Hal ini karena menjelang Pemilu 2024, muncul banyak fenomena agama dijadikan bahan lelucon politik demi kepentingan elektoral.
“Menjadi duta moderasi beragama berarti menjadi mata dan telinga Kemenag untuk mendeteksi potensi yang dapat merusakan kehidupan moderasi di masyarakat. Jangan sampai ada penyuluh agama justru menjadi provokator, penyebar fitnah dan hoaks,” tegas Wamenag Saiful dalam sambutannya di kegiatan Serap Aspirasi Lembaga Keagamaan dan Pengukuhan Pokja Majelis Taklim, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat (29/12/2023).
Menurut Saiful, selama ini penyuluh agama dan majelis taklim memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan empati di tengah-tengah masyarakat.
Dia juga mendorong adanya kolaborasi yang sinergis antara majelis taklim dan penyuluh agama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual, saling menghargai, serta membangun kapasitas yang mampu menghadapi tantangan zaman.
“Melalui upaya bersama ini, diharapkan IPARI (Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia) dan Pokja Majelis Taklim dapat menjadi garda terdepan dalam mengangkat martabat kemanusiaan melalui pendekatan yang berbasis pada wawasan kebangsaan, kearifan lokal, problem aktual yang ada di sekitarnya,” harap Saiful di hadapan ratusan peserta.
Wamenag juga berharap bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum memperteguh peran strategis untuk terus meningkatkan moderasi beragama dan menjaga keberagaman Indonesia.
“Mari jadi kegiatan ini sebagai sarana kita untuk bertukar pikiran, memberikan informasi dan aspirasi dalam memperbaiki dan menjaga Kementerian Agama agar dapat lebih baik di kemudian hari,” pintanya.
Pada kegiatan yang diadakan oleh Subdit Kemitraan Umat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam ini juga digelar diskusi panel yang diisi oleh Abu Rokhmad (Staf Ahli Menteri Agama RI), Amirullah (Kasubdit Penyuluh Agama Islam), dan Kolonel Arm Wahyu Jati Purnawan (Analis Kebijakan Madya Bidang Sosbud Dit. Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan RI).