Masa akhir kejayaan Belanda di Hindia Belanda dan masuknya Jepang guna menduduki Indonesia ditandai dengan gerakan-gerakan sporadis yang dilakukan oleh para tokoh agama (ulama). Gerakan ini yang menjadi cikal bakal Revolusi Indonesia secara menyeluruh di pelosok negeri bumi Nusantara. Pada tahun 1939 karena para ulama sudah tidak tahan lagi dengan situasi dan kondisi yang dilakukan oleh para penjajah. mereka melakukan sebuah perlawanan. Di Aceh, Sumatera Barat dan Timur, ketegangan yang terjadi di antara penduduk dengan pihak Belanda meletus dalam tindak kekerasan.
Pemimpin agama Aceh pada saat itu lalu membentuk PUSA (Persatuan Ulama-Ulama seluruh Aceh) pada tahun 1939 di bawah pimpinan Mohammad Daud Beureu’eh (1899-1987) untuk mempertahankan Islam dan mendorong pemodernisasian sekolah-sekolah Islam (Ricklefs, 2005). Organisasi tersebut segera menjadi pusat perlawanan terhadap kaum kolonial. Begitu juga di Sumatera Barat dan Timur, para ulama berharap meyaksikan terdepaknya para penghulu di bawah kekuasaan kolonial dan mengharapkan Jepang bisa memberikan hal yang lebih dari itu ketika Jepang sudah menduduki daerahnya nanti.
Tidak hanya saja di pulau Sumatera. Di Jawa para ulama juga melakukan kerjasama dengan pihak Jepang dalam menyiapkan Revolusi yang besar bagi negara Indonesia nantinya. Pada tahun 1942 tepatnya pada bulan Maret, pihak Jepang di Jawa sudah mendirikan Kantor Urusan Agama (Shumubu). Pada bulan Juli juga didirikan suatu subseksi Islam yang dinamakan Persiapan Persatuan Umat Islam di bawah pimpinan Abiekosno Tjokroserjoso. Pembuatan ini tidak lebih sebagai propaganda politik yang dilakukan oleh pihak Jepang dengan slogannya “Gerakan Tiga A”.
Dengan pembuatan Kantor Urusan Agama dan Persiapan Persatuan Umat Islam membuat para ulama dininabobokan oleh pihak Jepang, tertidur pulas dan tidak mau bangun dari keterpurukan penindasan atas nama agama oleh pihak Jepang. Untuk menyukseskan politiknya, Jepang menggunakan Kepala Kantor Urusan Agama guna memobilisasi massa dan mengindoktrinasi para pemuda agar mau bergabung dalam angkatan militer Jepang dan itu yang akhirnya dianggap peluang oleh sebagian ulama khususnya ulama NU untuk menggerakan santrinya belajar ilmu kemiliteran.
Jepang tidak henti-hentinya menggunakan tangan para ulama demi kepentingan politiknya dalam Perang Dunia kedua. Di kira MIAI tidak bisa memberikan apa-apa lagi dalam propaganda politik Jepang kepada umat Islam lantas mereka membubarkan MIAI dan menggantinya dengan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang memiliki cabang-cabang di seluruh keresidenan Jawa. Jepang mengakui dengan menggunakan para ulama yang bersifat perkotaan tidak berhasil dalam misi dakwahnya. Akhirnya Masyumi diserahkan kepada ulama NU dan Muhammadiyah, yang menjadi ketua ialah KH Hasyim Ashari, sang pendiri NU.
Seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata ulama NU yang kharismatik seperti KH Hasyim Ashari memiliki pandangan yang tajam guna melihat masa depan yang akan datang untuk kepentingan NKRI. Di samping sebagai ketua Masyumi, ia juga mendirikan sayap militer bernama Barisan Hizbullah (Pasukan Tuhan) yang nantinya menjadi embrio Tentara Nasional Indonesia (TNI) selain PETA, yang konon yang mempunyai anggota 50.000 orang yang terdiri dari para santri.
Meskipun semula direncanakan sebagai korps cadangan serupa Peta, milisi tersebut ternyata menjadi tentara sungguhan bagi Masyumi (Remi Madinier, 2013). Perkumpulan Islam ini ditugaskan untuk mempersiapkan seorang panglima pusat dan para komandan daerah, serta diberi seragam lengkap dan perlengkapan serdadu. Setelah mengiktui pelatihan selama tiga bulan, kelak dikirim untuk melatih para siswa di pesanteren-pesantren.
Kelahiran Partai-Partai
Pergeseran organisasi komunal menjadi sebuah partai politik di berbagai tempat tak berlangsung dalam kondisi serupa. Perang kemerdekaan yang baru meletus di Nusantara ketika itu tak hanya menimbulkan perpecahan militer melainkan juga perpecahan politik. Banyak partai-partai baru yang bermunculan seperti Partasi Sosialis, Partai Komunis Indonesia, Masyumi, dan Serindo-PNI. Namun di sini kita akan membahas partai yang berazaskan Islam yakni Masyumi. Masyumi yang dihuni oleh golongan modernis dan tradisionalis dua golongan ini yang nantinya akan berebut mendapatakan kedudukan dalam tubuh Masyumi.
Seiring berjalannya, Masyumi menjadi partai politik yang mewadahi mayoritas masyarakat muslim ternyata itu tidak terjadi dalam tubuh partai Masyumi sendiri. Dalam kepengurusannya ulama-ulama yang dari NU dan Muhammadiyah disingkirkan hanya Ma’ruf dan Hasyim saja yang dimasukan dalam kepengurusan partai. Secara gamblang dan jelas pimpinan partai banyak dihuni oleh bekas anggota-anggota Partai Islam Indonesia (PII) yang dipimpin oleh Sukiman. Bukan hanya Sukiman sebagai pimpinan partai tetapi juga anak didiknya menduduki jabatan-jabatan yang strategis di dalam tubuh partai. Hal ini tidak mencerminkan bahwa partai Masyumi tidak mewakili massa yang luas dari masyarakat santri (Benedict Anderson, 2018)
Meskipun mereka memimpin partai yang berazaskan Islam yang besar dan kuat, kebanyakan dari pemimpin-pemimpin itu adalah politisi partai yang kuat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Barat dan selama 1930an telah terbiasa berhubungan dengan para cendekiawan-cendekiawan nasionalis yang berorientasi sekuler. Dengan begitu tujuan dari pada ulama yang ingin memerdekakan bangsanya dari tangan penjajah melalui jalur politik terhambat oleh ulama-ulama modernis yang malah menjadi penjajah di negerinya sendiri melalui agama. Mereka yang menggunakan agama untuk berpolitik maka mereka kehilangan agamanya dan mereka yang tidak bisa bertoleran terhadap sesamanya maka mereka kehilangan sifat religiusnya.
Dengan hal ini kita wajib mengenang jasa para ulama dan santri yang mana mereka sebagai pejuang agama tidak bisa membiarkan negerinya di bawah penguasa yang bersifat batil seperti Belanda dan Jepang. Perjuangan ini harus tetap dilakukan oleh generasi penerus agar mereka yang batil dengan menggunakan agama sebagai kedok semata demi kepentimgan ambisi politiknya bisa disingkirkan agar negara kita ini benar-benar menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
