Uzbekistan Memperkuat Pemberantasan Korupsi dengan Reformasi Sistemik
Dewan Nasional Uzbekistan untuk Pemberantasan Korupsi mengadakan pertemuan pada 5 Maret 2025, di bawah kepemimpinan Presiden Shavkat Mirziyoyev, untuk menangani korupsi sistemik yang menghambat reformasi. Selama beberapa tahun terakhir, negara ini telah mengadopsi undang-undang, membentuk badan-badan khusus (misalnya, Badan Anti-Korupsi dan komite parlemen), serta memprioritaskan digitalisasi untuk menanggulangi korupsi. Langkah-langkah kunci termasuk: Pertama, Digitalisasi: Mentransisikan alokasi lahan, pengadaan publik, pendidikan, dan protokol lalu lintas ke sistem online, mengurangi intervensi manusia. Misalnya, pinjaman rumah tangga sekarang diproses dalam hitungan menit tanpa keterlibatan bankir, membebaskan staf untuk berinteraksi langsung dengan komunitas. Kedua, Keterlibatan Publik: Memberdayakan warga dan media untuk melaporkan korupsi, dengan layanan elektronik tumbuh 15 kali lipat (menjadi 721 layanan) dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Lebih dari 200.000 pengusaha baru muncul setelah menghapus 120 persyaratan dokumen. Ketiga, Fokus Preventif: Memperkenalkan kontrol kepatuhan di kementerian, memprioritaskan standar anti-korupsi dalam pengadaan, dan merencanakan deklarasi pendapatan untuk pegawai negeri sipil. Sebuah program percontohan akan memantau lima lembaga negara untuk risiko sistemik. Keempat, Dampak Ekonomi: Menarik investasi sebesar $120 miliar sejak 2018, menggandakan PDB menjadi $115 miliar, dan meningkatkan perusahaan yang terhubung dengan asing lima kali lipat.
Analisis Komparatif: Uzbekistan, Malaysia, dan AS.
- Transparansi Digital
Uzbekistan: Lelang digital (misalnya, tanah, program “Shaffof Kurilish”) dan e-procurement menghemat 14 triliun soum. Mirip dengan platform SAM.gov di AS, yang memusatkan kontrak federal, sistem pemantauan harga yang akan datang di Uzbekistan bertujuan untuk membatasi biaya pengadaan publik hingga 20% di atas tarif pasar.
Malaysia: Meluncurkan MyProcurement pada tahun 2010 untuk menerbitkan rincian kontrak, tetapi kesenjangan dalam pelaksanaan masih ada. Reformasi pasca-1MDB mencakup tender terbuka wajib untuk proyek-proyek besar, mencerminkan fokus anti-korupsi Uzbekistan di sektor-sektor yang terkait dengan negara.
- Kerangka Institusional
Uzbekistan: Badan Anti-Korupsi dan dewan regional sedang direstrukturisasi untuk memprioritaskan pencegahan daripada penuntutan. Ini berbeda dengan MACC Malaysia (Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia), yang memperoleh kekuasaan penuntutan pada tahun 2018 tetapi tetap dikritik karena campur tangan politik.
AS: Mengandalkan lembaga terdesentralisasi (DOJ, SEC) dan undang-undang seperti Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Sementara AS unggul dalam menuntut suap lintas negara, celah dalam lobi domestik tetap ada – sebuah tantangan yang ingin diantisipasi oleh undang-undang deklarasi pendapatan yang diusulkan Uzbekistan.
- Peran Masyarakat Sipil
Uzbekistan: Memobilisasi mahalla (komunitas lokal) dan media untuk melaporkan korupsi, mirip dengan “klub anti-korupsi” akar rumput di sekolah-sekolah Malaysia. Namun, pendekatan berbasis negara Uzbekistan berbeda dari AS, di mana LSM dan perlindungan pelapor (misalnya, Undang-Undang Dodd-Frank) mendorong pengungkapan publik.
- Tantangan
Uzbekistan: Meskipun ada kemajuan, 75% korupsi tetap bersifat “domestik” (tingkat lokal). Demikian pula, Malaysia berjuang dengan suap kecil dalam layanan publik. AS, meskipun kuat dalam menangani korupsi besar, menghadapi kritik atas lobi dan ketidakjelasan pembiayaan kampanye.
Kesimpulan
Perpaduan inovasi digital, restrukturisasi institusi, dan keterlibatan komunitas di Uzbekistan menawarkan model proaktif bagi ekonomi yang sedang berkembang. Namun, mempertahankan kemajuan memerlukan keseimbangan antara kontrol negara dan kebebasan sipil – sebuah pelajaran yang ditekankan oleh hasil campuran MACC Malaysia dan ketergantungan AS pada ketelitian hukum daripada pencegahan sistemik. Saat Uzbekistan berencana menjadi tuan rumah konferensi UNCAC 2027, reformasinya dapat menginspirasi negara-negara Global Selatan, sementara demokrasi Barat mungkin belajar dari mobilisasi akar rumputnya. Perjuangan melawan korupsi, seperti yang dicatat oleh Mirziyoyev, menuntut “tekad masyarakat yang bersatu” – sebuah kebenaran universal di dunia yang saling terhubung.
